Bagikan:

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan perhelatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh 12 negara Pasifik ini berhasil mengadopsi Chair’s Summary atau Kesimpulan Keketuaan Indonesia.

Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, menyampaikan kesimpulan tersebut. “IPPP ini bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik berdasarkan komitmen bersama meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan inklusif,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya yang diterima Minggu, 28 Juli.

Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini juga menjelaskan sejumlah hal strategis yang terangkum dalam Chair’s Summary sebagai bentuk komitmen penuh institusi DPR dan parlemen-parlemen Kepulauan Pasifik.

Dalam kesimpulan yang diadopsi, terdapat beberapa poin penting. Pertama, komitmen untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial di kawasan Pasifik. Visi ini bertujuan menjadikan Pasifik sebagai kawasan terintegrasi dan saling terhubung erat demi kesejahteraan kolektif.

Kedua, terdapat komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional. Hal ini mencakup upaya membangun ketahanan dan menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara melalui diplomasi parlemen.

Pandangan bahwa lautan samudera sebagai perekat, bukan pemisah, menjadi poin ketiga. Dalam hal ini, lautan dihormati sebagai elemen pemersatu yang dapat mempererat kerja sama dan saling pengertian yang lebih berkelanjutan.

Keempat, perhatian bersama diarahkan pada isu ketidakpastian ekonomi, dampak nyata perubahan iklim, degradasi laut, dan bencana alam. Ancaman ketahanan pangan dan keamanan maritim juga menjadi fokus penting.

IPPP ke-2 ini merupakan kelanjutan dari Sidang IPPP pertama yang diselenggarakan pada Juli 2018. IPPP ke-2 ini dihadiri oleh delegasi Ketua Parlemen dan anggota parlemen dari negara-negara Pasifik seperti Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua New Guinea, Marshall Islands, Samoa, Solomon, Tonga, dan Tuvalu.