AS Buka Wacana Larangan Drone Asal China, Khawatirkan Keamanan Nasional

JAKARTA – Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan sedang mempertimbangkan aturan baru untuk membatasi atau melarang penggunaan drone asal China di AS. Mereka menyebut adanya alasan ancaman terhadap keamanan nasional.

Dalam pernyataan resminya pada Kamis  2 Januari, departemen tersebut meminta masukan publik hingga 4 Maret terkait aturan baru yang dirancang untuk melindungi rantai pasokan drone. Mereka menyatakan ancaman dari China dan Rusia "dapat memberikan peluang bagi musuh untuk mengakses dan memanipulasi perangkat ini dari jarak jauh, sehingga membahayakan data sensitif AS."

Dominasi Drone China di Pasar AS

China saat ini menguasai sebagian besar penjualan drone komersial di AS. Salah satu perusahaan besar, DJI, memproduksi lebih dari separuh drone yang dijual di negara tersebut.

Pada Desember 2024, Presiden AS, Joe Biden, menandatangani undang-undang yang dapat melarang DJI dan Autel Robotics menjual model drone baru di AS. Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga pemerintah AS menentukan dalam waktu satu tahun apakah produk drone dari perusahaan tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima.

Tindakan AS Terhadap Drone China

Selama setahun terakhir, Washington telah mengambil berbagai langkah untuk membatasi drone asal China:

• Pada September, DPR AS menyetujui larangan penggunaan drone baru dari DJI.
• Oktober lalu, DJI menggugat Departemen Pertahanan AS karena mencantumkan perusahaan itu dalam daftar entitas yang diduga bekerja sama dengan militer China.

Bea Cukai AS juga menghentikan impor beberapa drone DJI dengan alasan pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur. DJI membantah tuduhan tersebut, menyatakan tidak ada kerja paksa dalam proses produksinya.

Para legislator AS telah lama mengkhawatirkan risiko pengiriman data, pengawasan, dan ancaman keamanan nasional yang mungkin ditimbulkan oleh drone DJI. Sejak 2019, Kongres melarang Departemen Pertahanan membeli atau menggunakan drone serta komponen yang diproduksi di China.

Aturan Baru dan Kepemimpinan Baru

Aturan baru yang dirancang untuk membatasi atau melarang drone asal China akan diputuskan oleh pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari. Menteri Perdagangan Gina Raimondo sebelumnya menyatakan aturan ini akan menargetkan perangkat yang menggunakan peralatan, chip, dan perangkat lunak asal China dan Rusia.

Drone telah menjadi bagian penting dari infrastruktur teknologi AS, tetapi potensi risiko keamanan terus menjadi perhatian utama. Langkah ini menunjukkan bagaimana AS berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi dari negara-negara yang dianggap sebagai ancaman geopolitik.