Uni Eropa Larang Rusia Gunakan Mata Uang Kripto

JAKARTA – Uni Eropa memperluas pembatasan ekonomi Rusia dengan melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alternatif pembayaran internasional. Ini merupakan respon terbaru Uni Eropa terhadap tindakan Rusia kepada Ukraina.

Melansir Beincrypto, referendum di Ukraina menanyakan kepada warga di wilayah Donetsk di Ukraina timur apakah mereka ingin merdeka dari Ukraina sendiri. Hanya tiga jam setelah pemungutan suara ditutup, hasilnya diumumkan, menimbulkan keraguan pada keaslian prosesnya. Hasilnya tidak diverifikasi secara independen oleh entitas lain. Konsensus yang ada adalah bahwa referendum itu "berantakan."

Larangan Uni Eropa terhadap layanan mata uang kripto ke Rusia adalah bagian dari tindakan sanksi ekonomi dan politik. Awalnya larangan tersebut membatasi pembayaran Rusia hingga nilai €10.000 (9.700 dolar AS). Sekarang, larangan tersebut meluas ke semua pembayaran kripto.

Hal ini terjadi setelah muncul laporan terkait lonjakan bisnis Rusia yang menggunakan kripto untuk menyiasati sanksi yang ada. Sebuah pernyataan dani Uni Eropa mengatakan, "Larangan yang ada pada aset kripto telah diperketat dengan melarang semua dompet, akun, atau layanan penitipan aset kripto, terlepas dari jumlah dompet (sebelumnya hingga €10.000 diizinkan).

"Paket ini memperluas cakupan layanan yang tidak lagi dapat diberikan kepada pemerintah Rusia atau badan hukum yang didirikan di Rusia: ini sekarang termasuk konsultasi TI, penasihat hukum, arsitektur, dan layanan teknik. Hal ini signifikan karena berpotensi melemahkan kapasitas industri Rusia karena sangat bergantung pada impor jasa-jasa ini," menurut keterangan dari Uni Eropa.

Uni Eropa mengatakan sanksi terhadap Rusia berhasil. Tindakan ini dinilai telah “merusak kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata baru dan memperbaiki senjata yang sudah ada, serta menghambat pengangkutan materialnya.”