Bagikan:

JAKARTA - Infrastruktur digital milik pemerintah Montenegro telah dilanda serangan siber yang "belum pernah terjadi sebelumnya".  Perdana Menteri yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Dritan Abazovic, langsung mengadakan dalam sidang Dewan Keamanan Nasional pada Jumat malam, 26 Agustus, untuk segera membahas serangan itu.

Abazovic mengatakan serangan itu bermotif politik menyusul jatuhnya pemerintahannya pekan lalu. Peretas juga menyerang infrastruktur digital negara Montenegro pada hari pemilihan tahun 2016, dan sekali lagi selama rentang beberapa bulan pada tahun 2017 ketika bekas republik Yugoslavia akan bergabung dengan NATO.

“Aliansi militer Barat mengetahui laporan serangan siber di Montenegro dan siap membantu otoritasnya jika perlu,” kata seorang pejabat NATO yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh Voice of America.

Namun pihak berwenang di negara itu langsung mengambil langkah-langkah tepat waktu untuk mengurangi dampaknya, pada Jumat, 26 Agustus.

"Layanan tertentu dimatikan sementara untuk alasan keamanan tetapi keamanan akun milik warga dan perusahaan dan data mereka tidak terancam," kata Menteri Administrasi Publik, Maras Dukaj di Twitter.

Dukaj mengatakan bahwa serangan itu, yang dimulai pada Kamis malam, mirip dengan beberapa serangan lain dalam beberapa tahun terakhir di republik kecil Adriatik itu. Bahkan Montenegro - anggota NATO, telah memberi tahu sekutunya tentang hal itu.

"Serangan siber yang terus-menerus dan berkelanjutan sedang berlangsung di Montenegro," bunyi peringatan di situs Kedutaan Besar AS di ibu kota Podgorica. "Serangan itu mungkin termasuk gangguan pada utilitas publik, transportasi (termasuk penyeberangan perbatasan dan bandara), dan sektor telekomunikasi."

Kedutaan menyarankan warga AS untuk membatasi pergerakan dan perjalanan di Montenegro untuk kebutuhan mereka dan memiliki serta mempersiapkan dokumen perjalanan yang up to date dan mudah diakses.

Portal berita online Vijesti, mengutip Badan Keamanan Nasional (ANB) Montenegro mengatakan serangan itu "belum pernah terjadi sebelumnya".

Utilitas listrik milik negara EPCG juga telah mengalihkan operasinya ke penanganan manual untuk mencegah kemungkinan kerusakan setelah peringatan oleh ANB bahwa mereka bisa menjadi target serangan. Hal ini dilaporkan Vijesti mengutip pernyataan Milutin Djukanovic, Presiden Dewan Direksi EPCG.

Djukanovic juga mengatakan bahwa beberapa layanan klien telah dinonaktifkan sementara sebagai tindakan pencegahan.