Tak Mau Kalah dari China, Joe Biden Berikan Subsidi Manufaktur Chip Semikonduktor Rp781 Kuadraliun

JAKARTA - Presiden AS, Joe Biden, pada Kamis 25 Agustus menandatangani perintah eksekutif tentang penerapan subsidi manufaktur chip semikonduktor dan undang-undang penelitian senilai 52,7 miliar dolar AS (Rp781 kuadraliun).

Awal bulan ini, Biden menandatangani RUU untuk meningkatkan upaya yang akan membuat Amerika Serikat lebih kompetitif dengan upaya sains dan teknologi dibanding China. Ini dilakukan dengan mensubsidi manufaktur chip AS dan memperluas pendanaan penelitian.

Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kekurangan chip yang terus-menerus yang telah mempengaruhi segala sesuatu mulai dari mobil dan senjata hingga mesin cuci dan video game.

Undang-undang "Chips and Science" juga mencakup kredit pajak investasi untuk pabrik chip yang diperkirakan bernilai 24 miliar dolar AS.

Gedung Putih mengatakan Departemen Perdagangan meluncurkan CHIPS.gov. Departemen akan membuat penghargaan pendanaan untuk produksi chip.

Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo mengatakan departemen juga telah mempersiapkan program tersebut selama berbulan-bulan.

"Kami berkomitmen pada proses yang transparan dan adil," kata Raimondo. "Kami akan bergerak secepat mungkin untuk menyebarkan dana ini, sekaligus memastikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan uji tuntas."

Perintah Biden menetapkan enam prioritas utama untuk memandu implementasi dan membentuk dewan implementasi CHIPS antar-lembaga yang beranggotakan 16 orang yang akan diketuai bersama oleh Direktur Ekonomi Nasional Brian Deese, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan Pejabat Sementara Direktur Kebijakan Sains dan Teknologi Alondra Nelson. Dewan akan mencakup sekretaris Pertahanan, Negara, Perdagangan, Keuangan, Tenaga Kerja dan Energi.

Masih belum jelas kapan Commerce akan secara resmi menyediakan pendanaan chip semikonduktor untuk aplikasi prospektif atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat penghargaan.

Gedung Putih mengatakan program chip "akan mencakup peninjauan aplikasi yang ketat bersama dengan persyaratan kepatuhan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan dana pembayar pajak dilindungi dan dibelanjakan dengan bijak."

Progresif berpendapat RUU itu adalah hadiah untuk perusahaan chip yang menguntungkan yang sebelumnya menutup pabrik AS, tetapi Biden berpendapat sebelumnya "undang-undang ini tidak membagikan cek kosong kepada perusahaan."