JAKARTA - Rusia telah memblokir situs web pemantau hak asasi manusia terkemuka OVD-Info. Situs ini dikenal karena sering melacak penganiayaan politik, kata kelompok pemantau hak asasi pada Sabtu, 25 Desember, ketika pihak berwenang Rusia terus maju dengan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat di negara itu.
Mahkamah Agung Rusia sedang mempertimbangkan apakah akan menutup kelompok hak atas Memorial, yang bekerja dengan grup yang memonitor pelanggaran hak asasi di Rusia.
OVD-Info, yang melacak protes oposisi dan juga memberikan dukungan hukum kepada korban penganiayaan politik, mengatakan regulator media Rusia, Roskomnadzor, telah memblokir situs webnya awal pekan ini.
"Saat ini, kami belum menerima pemberitahuan dan tidak tahu alasan pemblokiran," cuit grup tersebut seperti dikutip Gadget 360.
Registri Roskomnadzor dari situs web yang diblokir menunjukkan bahwa pengadilan wilayah Moskow telah mengeluarkan keputusan tertanggal 20 Desember untuk "membatasi" akses ke situs tersebut.
Situs web itu dikabarkan sudah tidak dapat diakses oleh wartawan AFP di Rusia pada Sabtu lalu.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Gmail Anda Tidak Bisa Menerima Email karena Ruang Penyimpanan Penuh, Lakukan Cara Ini
25 Desember 2021, 22:39 -
| TEKNOLOGI
Cara Mudah Membuat Lampu Flash Sebagai Notifikasi Pesan Masuk di iPhone
25 Desember 2021, 23:08 -
| TEKNOLOGI
Ukuran Kertas di Google Docs Bisa Diatur dengan Mudah Menggunakan Cara Ini
26 Desember 2021, 00:43 -
| TEKNOLOGI
Rusia Denda Miliaran Rubel kepada Meta dan Google soal Konten Ilegal
26 Desember 2021, 11:51 -
| TEKNOLOGI
NASA Luncurkan Teleskop James Webb ke Luar Angkasa untuk Meneliti Sejarah Bumi
26 Desember 2021, 13:47
Tahun ini telah menjadi saksi tindakan keras bersejarah terhadap golongan oposisi Rusia dan media independen, yang dimulai dengan aksi pihak berwenang memenjarakan kritikus top Kremlin, Alexei Navalny.
Pada September lalu, Kementerian Kehakiman Rusia, menambahkan OVD-Info ke dalam daftar "agen asing" yang terus bertambah, sebuah istilah dengan nada mirip era Soviet, sementara kelompok oposisi yang menyebut langkah itu sebagai "tindakan tekanan politik".
Jaksa juga menuduh kelompok hak asasi melanggar undang-undang "agen asing" dan membenarkan terorisme dengan merilis daftar tahanan politik yang mencakup tokoh-tokoh terlarang seperti Navalny.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #kecelakaan pesawat #hasto kristiyanto #nataru #squid game 2Populer
