China Awasi Para Jurnalis dan Mahasiswa Internasional yang Berkunjung ke Daerah Ini

JAKARTA - China kembali melakukan pengawasan terhadap orang asing yang memasuki wilayah mereka. Tetapi kali ini itu ditargetkan kepada para jurnalis dan mahasiswa internasional.

Peraturan itu hanya berlaku di salah satu provinsi terbesar di China, Henan. Di mana pejabat keamanan mereka membuat sistem pengawasan yang digunakan untuk melacak jurnalis dan mahasiswa internasional di antara orang-orang mencurigakan lainnya.

Laporan yang didapat Reuters, Selasa, 30 November, pertama kali diterbitkan di situs pengadaan pemerintah provinsi Henan. Sebuah dokumen tender yang dibuat 29 Juli lalu merinci rencana untuk sistem yang dapat mengkompilasi file individu tentang orang-orang yang berkepentingan datang ke Henan.

Sistem keamanan itu nantinya akan menggunakan 3.000 kamera pengenal wajah yang terhubung ke berbagai basis data nasional dan regional. Kontrak 5 juta yuan telah diberikan kepada perusahaan teknologi China Neusoft pada 17 September lalu.

Dalam kontraknya, China Neusoft diminta untuk menyelesaikan pembangunan sistem dalam waktu dua bulan setelah penandatanganan kontrak. Sayang, Reuters tidak dapat memastikan apakah sistem tersebut saat ini masih beroperasi.

China sedang mencoba membangun salah satu jaringan teknologi pengawasan tercanggih di dunia, dengan jutaan kamera di tempat umum dan peningkatan penggunaan teknik seperti pemantauan ponsel cerdas dan pengenalan wajah.

Menurut laporan, dokumen tender yang hampir 200 halaman dari departemen keamanan publik Henan itu tidak memberikan alasan mengapa mereka ingin melacak jurnalis atau mahasiswa internasional. Lainnya, mereka juga ingin melacak wanita dari negara tetangga yang merupakan penduduk ilegal.

Sistem ini akan dioperasikan oleh 2.000 pejabat dan polisi, dan menetapkan bahwa jurnalis akan dibagi menjadi tiga kategori merah, kuning, hijau, dalam urutan risiko yang menurun.

Peringatan akan diberikan jika seorang jurnalis saat berada di Henan mendaftar di sebuah hotel, membeli tiket atau melintasi perbatasan provinsi. Namun kini setelah tersebar luas, akses publik ke dokumen tender dinonaktifkan kemarin.