Pemerintah Brasil Usulkan RUU yang Bisa Mengatur Pembayaran Gaji Karyawan Lewat Mata Uang Kripto

JAKARTA - Deputi Federal Luizão Goulart, seorang anggota kongres Brasil, mengusulkan RUU untuk melegalkan pembayaran kripto sebagai cara pembayaran untuk pekerja sektor publik dan swasta.

Proposal Goulart mencari undang-undang baru yang memungkinkan semua pekerja Brasil memiliki opsi untuk meminta majikan mereka untuk remunerasi dalam cryptocurrency. Namun, RUU tersebut menjamin pembayaran kripto dilakukan hanya setelah menjadi kesepakatan bersama antara pekerja dan majikan.

“Batas persentase pembayaran (remunerasi) dalam cryptocurrency akan menjadi pilihan bebas pekerja. Pemaksaan apapun oleh majikan akan dilarang.”

RUU tersebut menyoroti evolusi keuangan – dari sistem barter dan mata uang fiat ke Bitcoin (BTC) – yang berfokus pada aspek desentralisasi yang menghilangkan ketergantungan pada “satu orang atau entitas pusat.”

Jika ditandatangani menjadi undang-undang, RUU Goulart akan membentuk konsensus antara pekerja dan pengusaha untuk menentukan persentase remunerasi dalam kripto dan fiat.

“Yang paling penting, proposal tersebut akan membantu berkolaborasi dalam penyelesaian masalah “uang tunai” pemerintah Federal, Negara Bagian dan Kota dengan menawarkan alternatif pembayaran, dan pada saat yang sama, menggerakkan Ekonomi Pasar raksasa yang ada di depan,” kata Goulart, seperti dikutip Cointelegraph.

Saat meminta persetujuan proposal tersebut, Goulart menyebutkan perlunya membangun “ekonomi global yang memfasilitasi kehidupan sehari-hari warga dan memberikan kualitas hidup yang baik untuk semua.” RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang setelah 90 hari sejak tanggal persetujuan.

Komite Khusus Kamar Deputi Brasil baru-baru ini menyetujui RUU untuk menghukum kejahatan keuangan terkait kripto. Amandemen peraturan terbaru telah meningkatkan hukuman untuk pencucian uang selain menaikkan hukuman penjara minimum untuk kejahatan serupa.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, hukuman telah meningkat dari sepertiga dari jumlah uang yang dicuci menjadi dua pertiga. Sementara waktu penjara telah ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 16 tahun delapan bulan.

“Dengan kurangnya regulasi, orang tidak punya tempat untuk berpaling. Pasar akan maju dan menyesuaikan diri di Brasil. Tidak akan ada lagi pencatut yang menggunakan teknologi untuk menipu jutaan orang Brasil,” kata Deputi Federal, Aureo Ribeiro.