Bagikan:

JAKARTA - Arizona, negara bagian Amerika Serikat, kemungkinan akan menjadi salah satu negara bagian pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal ini dikarenakan Wendy Rogers, anggota Partai Republik yang mewakili Arizona di senat negara bagian, telah mengajukan proposal untuk sebuah RUU yang bertujuan untuk membuat Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah di Arizona dan memungkinkan entitas negara bagian untuk menerima bitcoin sebagai pembayaran.

RUU yang diajukan oleh Rogers ini akan memungkinkan penggunaan bitcoin untuk melakukan pembayaran hutang, pajak, dan bentuk kewajiban keuangan lainnya di negara bagian tersebut.

Hal ini berarti bahwa setiap transaksi yang saat ini dilakukan dalam dolar AS dapat dilakukan dengan menggunakan bitcoin dan baik orang maupun perusahaan akan memiliki pilihan untuk menggunakan bitcoin dengan cara apa pun yang mereka anggap tepat.

Menurut RUU tersebut, lembaga-lembaga negara diberi pilihan untuk bermitra dengan penerbit kripto dan menerima mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran yang dapat diterima untuk berbagai denda, hukuman, dan iuran lain yang mungkin harus dibayarkan kepada pemerintah atau anak perusahaannya. Ini termasuk sewa, pajak, biaya layanan, persyaratan pendapatan, dan penilaian lainnya.

Proposal RUU ini menandakan bahwa Arizona sedang berusaha untuk menjadi salah satu negara bagian yang paling inovatif dalam hal teknologi keuangan dan menunjukkan komitmen negara bagian tersebut untuk mendukung perkembangan teknologi blockchain. RUU ini juga akan menjadikan Arizona sebagai salah satu negara bagian yang paling pro-kripto di negara ini.

Sejumlah pemerintah negara bagian di Amerika Serikat tampaknya semakin tertarik dengan potensi bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Hal ini terlihat dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebuah panel di negara bagian New Hampshire pada bulan Desember lalu, yang menyarankan strategi energi di seluruh negara bagian untuk penambangan bitcoin. Selain itu, legislator di Arizona juga sedang berusaha untuk membuat aset kripto bebas pajak.

Proposal yang sedang dipertimbangkan di Senat negara bagian Arizona ini akan menempatkan keputusan apakah akan mengecualikan mata uang virtual dari pajak properti atau tidak di tangan para pemilih. Jika RUU tersebut disetujui oleh legislatif, warga negara akan memiliki kesempatan untuk memberikan suara pada November 2024 tentang apakah akan membebaskan uang virtual dari pajak atau tidak.

Ini bukanlah pertama kalinya pemerintah negara bagian di AS berusaha untuk mengatur cryptocurrency. Pada tahun 2018, sebuah RUU yang diperkenalkan akan mengizinkan penduduk untuk melakukan pembayaran pajak dalam mata uang kripto, namun RUU tersebut pada akhirnya diveto oleh gubernur negara bagian pada saat itu. Namun, dengan minat yang semakin tinggi terhadap bitcoin dan mata uang kripto lainnya, peluang untuk meloloskan langkah-langkah seperti ini semakin besar.