Spanyol Adopsi UU Hak Cipta Uni Eropa, Google News Bisa Muncul Lagi di Negeri Matador Itu
Google News menarik berita dari banyak media, tanpa bayar hak cipta. (foto: tangkapan layar)

Bagikan:

JAKARTA - Spanyol telah mengadopsi arahan UU hak cipta Uni Eropa yang memungkinkan platform berita online pihak ketiga untuk bernegosiasi langsung dengan penyedia konten, kata pemerintah Spanyol pada Selasa, 2 November. Keputusan ini ibarat menyiapkan panggung untuk Google News dari Alphabet untuk kembali ke negara itu.

Google News, yang menautkan ke konten pihak ketiga, terpaksa ditutup di Spanyol pada akhir 2014 sebagai tanggapan terhadap undang-undang yang memaksanya membayar biaya lisensi kolektif untuk menerbitkan ulang berita utama atau cuplikan berita.

Undang-undang UE, yang harus diadopsi oleh semua negara anggota, mengharuskan platform seperti Google, Facebook dan lainnya untuk berbagi pendapatan dengan penerbit tetapi juga menghapus biaya kolektif dan memungkinkan mereka mencapai kesepakatan individu atau grup dengan penerbit .

Google mengatakan ingin membawa layanan beritanya kembali ke Spanyol tetapi akan menganalisis hukum dengan cermat sebelum membuat komitmen tegas.

"Berdasarkan informasi awal ... kondisi terlihat menjanjikan untuk potensi peluncuran Google News di Spanyol. Namun, kita perlu melihat undang-undang final sebelum membuat pengumuman resmi," kata seorang juru bicara dalam email.

Kementerian Kebudayaan Spanyol mengatakan undang-undang baru itu membawa undang-undang hak cipta nasional ke dalam langkah dengan lingkungan digital dan akan membantu seniman dan pencipta untuk menerima remunerasi yang adil untuk pekerjaan mereka.

Arsenio Escolar, ketua asosiasi penerbit CLABE, yang mengelompokkan sekitar 1.000 outlet berita termasuk merek digital terkemuka seperti El Espanol dan Eldiario.es, mengatakan dia senang dengan undang-undang baru tersebut.

"Kami puas karena penerbit media telah mendapatkan kembali kendali pengelolaan hak kami, dibajak beberapa tahun lalu oleh undang-undang yang kami di CLABE selalu anggap tidak adil dan berbahaya," katanya dalam email kepada rekanan.

Reuters melaporkan pada bulan Februari bahwa beberapa penerbit yang diwakili oleh asosiasi media AMI, yang sebagian besar mewakili penjaga lama dari media tradisional, mendukung untuk tetap mempertahankan sistem lama.  AMI menolak berkomentar tentang hal itu.