Bagikan:

JAKARTA - Tesla sukses memenangkan sidang pertama di Amerika Serikat (AS) terkait tuduhan fitur bantu pengemudi Autopilot-nya sumber penyebab kematian pada akhir Oktober lalu. Namun berbeda dengan AS, Raja Charles dari Inggris akan memperkenalkan undang-undang dan kerangka hukum baru terkait industri kendaraan otonom dan pengembangannya.

Jelas jika regulasi ini disahkan, maka Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki aturan jelas soal kendaraan otonom terutama ketika terjadinya kecelakaan mengingat Inggris telah memutuskan bahwa produsen mobil otonomlah yang akan bertanggung jawab jika mobil otonom mengalami kecelakaan, bukan pemilik atau pengemudinya.

“Para menteri saya akan memperkenalkan kerangka hukum baru untuk mendukung pengembangan komersial yang aman di industri-industri baru, seperti kendaraan tanpa pengemudi,” kata Charles dalam pidatonya Selasa, 6 November di depan anggota parlemen dan dilaporkan oleh Reuters.

RUU tersebut akan menetapkan protokol untuk menyelidiki kecelakaan, tetapi salah satu tugas pertamanya adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mobil tanpa pengemudi.

Nah, perlu diketahui juga sistem Level 2 teknologi otonom saat ini tidak akan dikategorikan sebagai sistem otonom karena masih mengharuskan pengemudi untuk mengawasi jalan dan siap untuk mengambil alih, namun dari Level 3 ke atas, pengemudi dapat membiarkan mobilnya melaju, mengerem, dan menyetir sendiri.

Sistem Level 3 ini, seperti yang kini dimiliki oleh Mercedes-Benz dengan nama Drive Pilot telah mendapat persetujuan dari sejumlah negara mulai dari Jerman dan beberapa negara bagian AS. Sayang, sistem ini belum legal di Inggris. 

Mercedes-Benz sendiri akan melakukan pengiriman kepada pelanggan model sedan EQS dan S-Class 2024 yang dilengkapi Drive Pilot pada awal tahun 2024 melalui diler resmi Mercedes-Benz yang berpartisipasi di California dan Nevada.

Balik lagi ke Inggris, adanya rancangan undang-undang baru ini, dikutip dari Carscoop, 8 November, disambut baik oleh perusahaan asuransi yang menghargai kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab saat terjadi masalah untuk kendaraan otonom.