Tanggapan Menpora soal Rumor Intervensi Pemerintah dalam Kontestasi Exco PSSI: Itu ada Klasifikasinya

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali merespons soal ramainya pejabat negara yang turut serta dalam bursa pemilihan Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023/2027. Hal itu ramai disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap federasi.

Menpora sendiri kurang setuju dengan tanggapan tersebut. Menurutnya, yang dimaksudkan intervensi itu ada pembagian kelas tersendiri.

"Begini, bisa tidak membedakan intervensi, keikutsertaan, dan memfasilitasi, itu ada klasifikasinya loh,” jawab Zainudin Amali ditemui usai acara di Auditorium Kemenpora, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Februari siang.

"Jadi intervensi itu ranahnya kebijakan, kalau keikutsertaan secara personal itu tidak ada masalah," lanjutnya.

Zainudin Amali sendiri termasuk dalam pejabat negara yang turut ikut serta dalam bursa pencalonan PSSI. Ia mendaftar sebagai Calon Wakil Ketua Umum (Cawaketum) PSSI meski saat ini masih menempati posisi sebagai Menpora.

"Intervensi pemerintah itu misalnya Liga 2 dihentikan, kemudian pemerintah memaksakan harus jalan. Itu namanya intervensi, tetapi ini kan tidak,” kata Menpora memberikan contoh.

"Kongres itu sesuatu hal yang biasa saja, kemudian setiap orang punya hak untuk ikut, mau siapapun dia karena kan tidak ada pembatasan di situ," lanjutnya.

Zainudin Amali kemudian menjelaskan, meski saat ini dirinya punya jabatan di pemerintahan yang ikut bursa pencalonan PSSI. Hal itu dianggapnya sebagai bentuk nyata demi membangun sepak bola Tanah Air.

"Yang jelas saya sampaikan tadi, pemerintah punya keinginan yang sangat kuat untuk membangun sepakbola, buktinya lewat Inpres, apakah Inpres itu kemudian intervensi, tidak. Karena itu ranahnya pemerintah memberikan dukungan kepada persepakbolaan nasional," lanjut Menpora lagi.