5 Hari Menuju Piala Dunia 2022: Menteri Tenaga Kerja Qatar Tolak Bayar Kompensasi Tenaga Kerja Migran yang Bangun Infrastruktur
Ilustrasi stadion Piala Dunia 2022. (Foto: qatar2022.qa)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Qatar Ali Bin Samikh Al Marri menolak permohonan lembaga hak asasi manusia untuk membayar kompensasi pekerja migran yang membangun infrastruktur Piala Dunia 2022.

Kelompok hak asasi manusia baru-baru ini meluncurkan kampanye #PayUpFIFA guna meminta Pemerintah Qatar memberikan kompensasi kepada pekerja migran. Mereka merupakan pekerja yang terlibat dalam pembangunan stadion dan infrastruktur penunjang acara akbar empat tahunan itu.

Namun, menurut Global Voices, Al Marri menyebut kampanye tersebut semata-mata bertujuan sebagai 'aksi publisitas' sekaligus menuduh sebagai tindakan 'rasisme'. Pasalnya, Qatar telah mengeluarkan uang banyak untuk membayar gaji pekerja.

"Menteri Tenaga Kerja Qatar Ali bin Samikh Al Marri menolak menciptakan dana pemulihan bagi pekerja migran yang dirugikan hari ini," tulis lembaga itu dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Sportskeeda pada Selasa, 15 November 2022.

Lembaga tersebut menganggap tanggapan Al Marri itu jelas mengabaikan kritik yang berkembang terhadap catatan hak-hak buruh Qatar. Selain itu, pemerintah Qatar juga dinilai abai terhadap dukungan untuk para pekerja migran yang menghadapi pelanggaran selama bekerja.

"Sebaliknya, Al Marri mengutip reformasi tenaga kerja Qatar baru-baru ini dan mempertanyakan kelayakan dana pemulihan," lanjut pernyataan itu.

"Di saat Qatar membuat reformasi penting, penelitian dari hak asasi manusia menemukan bahwa mereka datang terlambat, cakupannya sempit, atau ditegakkan dengan lemah, yang berarti banyak pekerja yang membantu membangun infrastruktur Piala Dunia gagal," tambah mereka.

Pekan kemarin, Amnesty Internasional juga mendesak Presiden FIFA Gianni Infantino berkomitmen membayar kompensasi ke pekerja migran yang telah mati-matian membagun semua stadion untuk Piala Dunia 2022 Qatar.

Desakan ini, sebagaimana diklaim kelompok HAM, karena FIFA dalam sidang 13 Oktober di Dewan Eropa, sudah menyetujui kompensasi para pekerja. Induk sepak bola Eropa (UEFA) juga dilaporkan ikut mendesak ihwal kompensasi ini.