Komisi X DPR Minta PSSI Tindak Tegas Wasit Liga 1 yang Kontroversial

JAKARTA - Komisi X DPR meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengambil tindakan tegas terhadap wasit Liga 1 yang kontroversial. Pasalnya, hingga pekan ke-28 kompetisi musim ini, kinerja wasit terus menuai sorotan tajam dari banyak kalangan. Apalagi kompetisi Liga 1 memasuki pekan-pekan krusial untuk menentukan persaingan di zona degradasi dan jalur juara.

“Kualitas wasit Liga 1 harus diakui masih belum banyak mengalami peningkatan. Banyak keputusan kontroversial yang merugikan banyak tim. Wajar jika banyak ofisial tim peserta Liga 1 maupun pendukung yang meminta ketegasan PSSI agar wasit maupun asisten wasit bekerja dengan benar,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat, 4 Maret.

Huda lantas mengungkapkan beberapa keputusan kontroversial wasit Liga 1 tampak terlihat dalam pertandingan pekan ke-27.

Dalam pertandingan Persiraja Banda Aceh vs Barito Putra, keputusan kontroversial wasit dan asisten wasit tampak saat menyatakan striker Persiraja Jabar Sharza terjebak offside. Padahal dalam tayangan ulang, jelas posisi Jabar Sharza masih on side saat menerima umpan dari rekannya Arya Putra di kotak penalti Barito Putra.

“Keputusan ini sempat membuat pelatih kedua tim bersitegang karena satu merasa dirugikan sehingga menyerang yang lain,” ungkapnya.

Keputusan lebih kontroversial, lanjut Huda tampak pada pertandingan Madura United vs Persebaya Surabaya, pada Senin, 28 Februari.

Saat itu wasit enggan meniup peluit tanda pelanggaran ketika striker Persebaya Surabaya Samsul Arif terjatuh di kotak penalti akibat ditebas kapten Madura United Fachrudin di menit 71. Padahal jarak wasit Agus Fauzan yang memimpin pertandingan hanya berjarak sekitar dua meter dari lokasi pelanggaran.

“Pelanggaran itu seharusnya berbuah tendangan penalti bagi Persebaya karena itu jelas disengaja untuk menghentikan pergerakan dari Samsul Arif,” jelas Huda.

Politikus PKB itu mengatakan, kejadian di pekan ke-27 Liga I ini merupakan bentuk rentetan panjang kontroversi yang dibikin oleh pengadil lapangan. Menurutnya, situasi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh federasi, terlebih Liga 1 memasuki pekan-pekan krusial untuk menentukan tim-tim masuk zona degradasi atau mereka yang bersaing di jalur juara.

“Kami berharap federasi kita dalam hal ini PSSI segera bertindak cepat, grounded para pengadil lapangan yang terbukti bersalah untuk memberikan keamanan bagi peserta kompetisi kalau mereka bisa bersaing secara adil dalam merebut juara Liga 1 atau bertahan di Liga 1,” katanya.

Huda menilai beban klub peserta Liga 1 saat ini cukup berat. Sebab mereka harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa bertanding dan bertahan dalam mengikuti kompetisi di tengah pandemi COVID-19. Di sisi lain mereka tidak mendapatkan pemasukan memadai karena pembatasan suporter ke stadion.

"Jika dalam kondisi berdarah-darah untuk bertahan di Liga 1, betapa kecewanya mereka saat upaya meraih kemenangan dijegal secara tidak fair oleh perangkat pertandingan,” paparnya.

Huda juga menagih janji PSSI untuk memperbaiki kualitas para pengadil lapangan. Dikatakannya, janji untuk menghadirkan direktur teknik wasit dari luar negeri yang direkomendasikan AFC hingga kemarin belum juga terealisasi. Padahal kehadiran direktur teknik wasit ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kinerja wasit pemimpin pertandingan Liga 1.

“Selain itu upaya menambah asisten wasit di sisi gawang masing-masing tim hingga pekan ke-28 Liga 1 juga belum bisa terealisasi. Jangan sampai federasi hanya bisa menghadirkan janji surga tanpa realisasi konkret di lapangan,” pungkas Huda.