Daendels Jual Tanah Negara: Ajian Putus Asa Siasati Kurang Dana di Era Hindia Belanda

JAKARTA - Urusan pembenahan sistem yang korup bukan hal mudah. Herman Willem Daendels pernah merasakannya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu coba melakukan reformasi besar-besaran. Ia mecoba reformasi birokrasi, peradilan, hingga pertahanan.

Upaya itu tak mudah. Daendels butuh dana besar untuk menunjang semua rencananya. Ia mencoba berpikir keras supaya arus kas Hindia Belanda (kini: Indonesia) meningkat. Namun, tak banyak berhasil. Pria yang dijuluki Mas Galak itu ambil opsi cepat: jual tanah negara.

Praktek korupsi tak bisa dianggap remeh. Tiada yang tak bisa hancur karena korupsi. Itulah yang terjadi kepada kongsi dagang Belanda, VOC. Pejabatnya korup bukan main. Gaya hidupnya suka bermewah-mewahan dan foya-foya.

Kondisi itu membuat keuntungan yang seharusnya masuk kantong VOC, malah masuk kantong pribadi. Orang-orang sampai buatkan pelesetan VOC sebagai Vergaan Onder Corruptie (binasa akibat korupsi). Narasi itu menjelaskan alasan VOC jatuh bangkrut.

Herman Willem Daendels pun coba diutus Kerajaan Belanda memperbaiki situasi sedari 1808. Ia pun mulai melakukan gebrakan. Reformasi birokrasi digulirkan. Batas wilayah diperkenalkan. Hirarki kepegawaian diatur. Tiada jabatan yang bisa dijabat turun-temurun – untuk orang Eropa dan bumiputra.

Ia membangun negara modern Hindia Belanda. Mereka yang korup tak diberikan tempat. Beberapa dipecat. Beberapa lainnya dipulangkan ke Eropa. Daendels pun mencoba menggalakkan proyek infrastruktur.

Ia ingin menguatkan benteng pertahanan Hindia Belanda imbas perang dengan Inggris. Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan digagas. Pasukan ditambah. Ia pun berencana memindahkan pusat kekuasaan Hindia Belanda dari Oud Batavia (Batavia Lama: Kota Tua) ke tempat lainnya yang minim wabah penyakit.

Tak hanya itu. Ia ingin pula membangun istana baru: Istana Putih (kini: Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan). Ambisi dan ketegasan Daendels membuatnya dikenal sebagai sosok yang ditakuti pejabat korup.

Kondisi itu membuatnya dikenal orang-orang Melayu sebagai Mas Galak. Dampaknya pun tak main-main. Keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda jadi terganggu.

“Meskipun Daendels sudah banyak berbuat untuk menata pertahanan militer Pulau Jawa dan menambah jumlah tentara, keuangan pemerintah sangat parah. Pasokan mata uang perak sudah habis dan pembuatan mata uang tembaga dengan nilai yang diciutkan di pabrik baru Daendels di Tawangsari, Surabaya, telah menyebabkan lenyapnya mata uang yang baik dari pasar-pasar setempat.”

“Inflasi yang ditimbulkan menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk setempat. Khususnya di daerah-daerah kerajaan di mana orang-orang China pemborong pemungutan pajak mengalihkan mata uang perak ke pesisir dan membiarkan mata uang yang sudah merosot nilainya muncul lagi dalam peredaran. Orang Jawa pedagang mata uang di Kota Gede tampaknya ‘meraup untung’ juga dari keadaan itu dengan mencetak mata uang logam untuk diekspor,” ungkap Sejarawan Peter Carey dalam buku Kuasa Ramalan (2011).

Jual Tanah Negara

Ambisi besar Daendels nyatanya tak sesuai dengan isi kas Hindia Belanda. Ancaman kebangkrutan jadi masalah pelik yang harus dihadapi Daendels. Ia juga tak ingin menghentikan segala macam megaproyeknya.

Daendels ingin semuanya tetap berjalan, walau sulit. Daendels pun mencoba memikirkan jalan keluar yang cepat macam mencoba genjot pajak. Namun, tak ada yang benar-benar berhasil. Opsi terakhir yang diambil Daendels adalah mencoba menjual tanah negara Hindia Belanda ke swasta.

Daendels beranggapan seluruh tanah di Pulau Jawa (kecuali wilayah kerajaan tertentu) milik Kerajaan Belanda lewat kuasa pemerintah Hindia Belanda. Artinya, Daendels dapat menjual tanah-tanah itu kepada pihak swasta. Tuan-tuan tanah berdarah China dan Inggris banyak yang tertarik.

Tawaran Daendels pun disapu bersih. Banyak tanah yang tadinya dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda berpindah tangan jadi tanah partikelir. Pembelian tanah itu membuat tuan tanah juga dapat menguasai orang-orang yang tinggal di atasnya – kaum bumiputra.

Kebanyakkan dijadikan buruh. Daendels memandang langkahnya penjualan tanah negara sebagai langkah positif. Suatu langkah yang membuat Pulau Jawa terbuka untuk digarap oleh pihak swasta. Kondisi itu membuat perekonomian terus berputar.

Kenyataannya tak begitu. Penjualan tanah pemerintah jadi tanah partikelir bawa nestapa bagi pemerintah dan kaum bumiputra. Pemerintah terus merugi dan malah membeli kembali tanah partikelir dalam jumlah besar pada kemudian hari. Kaum bumiputra pun kian merana.

“Daendels sebenarnya menjual tanah yang luas di barat dan timur Batavia (kini: Jakarta). Namun, transaksi terbesarnya adalah penjualan seluruh kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang China, Han Ti Ko, dengan harga 1 juta dolar.”

“Untunglah Daendels tidak memerintah cukup lama. Karenanya Deandels tak bisa penuh menjalankan rencana-rencananya, yang akan berakibat separuh penduduk Jawa terpuruk menjadi hamba sahaya, taillable et corvéable a merci (yang bisa diapakan saja oleh tuannya),” ujar Bernard H.M. Vlekke dalam buku Nusantara (2008).