Presiden SBY Tegaskan Jangan Ganggu Papua dan Aceh dalam Sejarah Hari Ini, 16 Agustus 2013

JAKARTA – Sejarah hari ini, 12 tahun yang lalu, 16 Agustus 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan jangan ganggu dan provokasi Indonesia soal Papua dan Aceh. Keduanya adalah bagian dari NKRI. Pendirian itu merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Papua dan Aceh adalah wilayah yang kerap berkonflik dengan pemerintah pusat. Ketidakadilan adalah biang keladi masalah. Perhatian pemerintah melulu ke Pulau Jawa saja. Kondisi itu menciderai wilayah di luar Pulau Jawa.

Pembangunan Indonesia yang tak merata sudah jadi rahasia umum. Kue pembangunan paling besar berada di Pulau Jawa jadi muaranya. Daerah di luar Pulau Jawa kebagian porsi kecil saja. Kondisi itu memicu kecemburuan sosial.

Banyak yang merasa tak puas. Namun, dua wilayah yang benar-benar bergejolak adalah Papua dan Aceh. Gejolak Papua kian menguat kala Timor Timur lepas. Tuntutan untuk merdeka kian bertambah seiring kesejahteraan jadi barang langka di Papua.

Konflik bersenjata kerap terjadi. Mereka meminta Indonesia melepas Papua dengan keinginan supaya lebih berdaya dan hidup di atas kaki sendiri. Keinginan Papua merdeka mendapatkan dukungan dari mayoritas negara di Pasifik Selatan macam Vanuatu.

Gejolak yang sama muncul pula di Aceh. Beberapa orang menganggap Aceh bak tamu di negeri sendiri. Semuanya karena pemerintah yang hanya fokus membangun Jawa. Kondisi itu memunculkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

GAM ingin membawa Aceh lepas dari Indonesia dan merdeka sedari 1976. Konflik bersenjata pun terjadi dan memakan waktu yang lama. Total dari 1976 hingga 2005 korban jiwa mencapai 15 ribu orang.

Akhirnya kedua belah pihak mencoba upaya damai. Diplomasi keduanya berhasil dan menghasilkan Perjanjian Helsinki pada 2005.

“Aspirasi GAM dan usahanya tetap diteruskan yaitu menuju selfgovernment bagi Aceh. Jika Panglima GAM di Passe, Sofyan Daud tidak menggunakan perkataan kemerdekaan, rupanya sengaja karena tidak ingin mengingkari isi Mou mengenai wilayah Aceh, yang disepakati tetap berada dalam lingkungan Republik Indonesia.”

“Tapi, dari isinya, makna selfgovernment bisa diartikan tidak berbeda jauh dengan merdeka. Memang dalam Mou tak tertulis soal pembubaran GAM, atau tersirat bahwa umurnya dibatasi. Sebaliknya bisa disimpulkan bahwa GAM dianggap akan berdiri terus, sama seperti yang diandaikan bagi pihak lawannya berunding, yakni pemerintah RI, yang kelanggengannya tak dipersoalkan,” tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Aceh Damai, Jakarta Ribut (2005).

Aceh semenjak hadirnya Perjanjian Helsinki tak lagi dipandang jadi masalah. Beda hal dengan Papua yang gejolak konflik tetap ada. Pemerintah menganggap konflik itu hadir karena ada ulah provokator. Suatu hal yang dianggap pemerintah sebagai pemecah belah bangsa.

SBY pun angkat bicara dalam pidato kenegaraannya di sidang paripurna DPR-DPD di Gedung DPR-MPR pada 16 Agustus 2013. SBY memberikan peringatan kepada provokator yang ada jangan ganggu Papua dan Aceh.

Ia mengungkap bahwa Papua dan Aceh adalah bagian dari Indonesia. Pendirian itu dianggapnya sebagai harga mati bangsa Indonesia. Kondisi itu harus dihormati negara-negara lain, sama seperti Indonesia yang menghormati negara lain juga.

"Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. "Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.”

“Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap, agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat,” ujar SBY dalam rangka menyambut HUT Indonesia sebagaimana dikutip laman detik.com, 16 Agustus 2013.