PM Malaysia Muhyiddin Yassin Siap Mengundurkan Diri dalam Memori Hari Ini, 15 Agustus 2021

JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 15 Agustus 2021, Muhyiddin Yassin mengaku siap mengundurkan diri jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia. Pengunduran diri itu dilakukan untuk meredam gejolak politik yang terjadi di Negeri Jiran.

Sebelumnya, pandemi COVID-19 membuat Muhyiddin bekerja keras. Ia menggelorakan banyak kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Kebijakan itu dianggap tak optimal. Rakyat Malaysia justru kian menderita. Muhyiddin bahkan ingin lanjutkan status darurat COVID-19.

Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tak mudah. Muhyiddin pernah merasakannya. PM Malaysia itu sempat kelabakan memulai perlawanan terhadap penyebaran virus korona. Kondisi itu karena tak ada panduan yang mempuni.

Badan kesehatan dunia, WHO saja punya instrumen yang berubah-ubah. Kondisi itu membuat Muhyiddin mulai menerapkan hal yang pasti-pasti saja melawan penyebaran virus. Kondisi itu membuatnya mulai menerapkan status darurat COVID-19 di Malaysia pada awal 2021.

Kegiatan pembatasan sosial dilakukan. Kegiatan ekonomi tetap boleh digelar secara terbatas. Segala macam kegiatan kontestasi politik tidak akan diadakan. Tujuannya supaya pemerintah fokus melawan COVID-19.

Aturan itu menegaskan seluruh politisi harus bekerja sama menyukseskan perlawanan. Mulanya keinginan mendapat dukungan Raja Malaysia, Sultan Abdullah. Raja Malaysia melihat sendiri bagaimana pandemi COVID-19 kian parah di Malaysia. Penularan mencapai 3.000 orang dalam sehari.

Suatu kondisi yang dianggap amat bahaya. Muhyiddin yakin kebijakan akan membawa banyak manfaat. Namun, tak seperti yang diharapkan. Kebijakan Muhyiddin membuat banyak rakyat sengsara. Rakyat jadi tertekan dengan status darurat COVID-19.

“Dalam sidang tatap muka selama 45 menit mulai pukul 17.30 kemarin, Tan Sri Muhyiddin bin Yassin mempresentasikan hasil Sidang Kabinet tentang usulan pelaksanaan proklamasi keadaan darurat sebagai langkah proaktif untuk menertibkan dan mengatasi kasus harian positif covid-19 yang terus menerus mencapai empat angka sejak Desember lalu,” tertulis dalam keterangan pihak Istana Negara di Kuala Lumpur sebagaimana dikutip laman Media Indonesia, 12 Januari 2021.

Kebijakan status darurat dikritik banyak pihak. Status darurat dianggap jadi jalan Muhyiddin untuk memuluskan maksud politik. Muhyiddin dituding mengeluarkan beberapa kebijakan penanganan COVID-19 tanpa persetujuan parlemen karena aktivitas parlemen ditangguhkan.

Belum lagi, keinginan Muhyiddin yang ingin terus melanjutkan status darurat yang harusnya berakhir pada 1 Agustus 2021. Kondisi itu mendapatkan protes dari mana-mana. Raja Malaysia menganggap opsi itu justru akan membuat rakyat Malaysia kian sengsara.

Karenanya, tuntutan untuk mundur menggelora. Akrobat politik sempat dilakukan Muhyiddin. Ia mencoba untuk bagi-bagi sembako supaya dapat dukungan rakyat. Namun, desakan mundur terus mengalir.

Puncaknya, Muhyiddin dikabarkan siap mengundurkan diri pada 15 Agustus 2021. Namun, karena hari Minggu, Muhyiddin akhirnya menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya ke Raja Malaysia sehari setelahnya, atau pada 16 Agustus 2021.

"Ya dapat dikonfirmasi. Besok setelah rapat kabinet di pagi hari perdana menteri akan menghadap Raja Malaysia untuk mengundurkan diri dari posisinya. Setelah itu menunggu Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan," ujar Staf Ahli Bidang Media Menteri Tugas-Tugas Khusus Malaysia, Aneita Abdullah sebagaimana dikutip laman ANTARA, 15 Agustus 2021.