JAKARTA - Pada 24 Februari, Mahathir Mohamad memutuskan mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri (PM). Pengunduran diri tersebut terjadi setelah Mahathir melewati akhir pekan yang penuh dengan konflik. Sejumlah politikus dari koalisi partai yang berkuasa mengadakan pertemuan. Mereka membahas tentang kemungkinan aliansi baru dengan para anggota partai berkuasa yang terguling yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Namun pertemuan tersebut membuat Anwar Ibrahim merasa bahwa partai yang dipimpin Mahathir Mohamad, Partai Pribumi Bersatu, berkhianat dan menggagalkan Anwar Ibrahim dijadikan sebagai PM, yang sebelumnya telah dijanjikan.
Setelah perdebatan pihak mana yang berkhianat, Raja Malaysia lalu memilih Muhyiddin Yassin, seorang politisi nasionalis dari yang juga berasal dari Partai Pribumi Bersatu. Muhyiddin dilantik sebagai PM Malaysia pada Minggu 1 Maret 2020. Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengatakan ia yakin Muhyiddin mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
Pelantikan tersebut mengakhiri minggu yang "kacau" setelah Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Namun kini permasalahan baru muncul yaitu Mahathir Mohamad merasa bahwa kini Muhyiddin Yassin yang melakukan pengkhianatan dan menghancurkan koalisi. Mahathir menyerukan sidang parlemen untuk membuktikan bahwa Muhyiddin tidak mendapatkan suara mayoritas di parlemen.
"Ini adalah hal yang sangat aneh. Kubu pecundang yang akan membentuk pemerintahan," kata Mahathir Mohamad, dikutip dari Reuters, Kamis 5 Maret 2020.
BACA JUGA:
Muhyiddin Yassin adalah mantan menteri dalam negeri di kabinet Pakatan Harapan di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad. Ia kini menggandeng Partai UMNO dan partai konservatif Parti Islam Se-Malaysia (PAS) untuk membentuk koalisi baru.
Meski Mahathir mengatakan bahwa ia akan mendapatkan suara di sidang parlemen untuk menantang Muhyiddin, ia mengakui bahwa kemungkinan kalah bisa saja terjadi. Meski demikian, koalisi Mahathir mengatakan mereka memiliki suara mayoritas dan bersumpah untuk memberikan suara kebenaran di sidang parlemen pada 9 Maret. Namun rencana tersebut harus ditunda setelah PM Muhyiddin memutuskan untuk menunda proses sidang parlemen selama dua bulan.
Juru Bicara Mohamad Ariff Md. Yusof mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia telah menerima surat dari PM Muhyiddin yang menyatakan bahwa sidang parlemen akan dilaksanakan pada 18 Mei. Tidak ada alasan yang disampaikan mengapa sidang tersebut ditunda.
Keputusan untuk menunda sidang parlemen praktis membatalkan peluang koalisi baru di bawah pimpinan Muhyiddin "disingkirkan" dengan cepat. Penundaaan sidang parlemen juga dianggap sebagai upaya Muhyiddin untuk mengkonsolidasikan dukungan sebelum diuji di parlemen.
