Daendels yang Galak Usir Pembalak Hutan

JAKARTA - Herman Willem Daendels dikenal luas sebagai pemimpin bertangan besi. Gubernur Jenderal Hindia Belanda era 1808-1811 itu amat tegas dalam hadirkan reformasi birokrasi. Biang keladi masalah di Nusantara dibenahi satu demi satu.

Ambil contoh kala hutan di Pulau Jawa rusak parah. Daendels berani terbitkan larangan pembalakan liar. Barang siapa yang mencuri kayu akan dihukum. Hutan sepenuhnya dikelola pemerintah secara bertanggung jawab demi hindari bencana ekologis.

Kehadiran Kongsi dagang Belanda, VOC di Nusantara membawa petaka. Kompeni hanya memikirkan keuntungan belaka, sementara nasib kaum bumiputra tak dipedulikan. Hutan-hutan yang ada dijamah dengan tak bertanggung jawab.

Empunya kuasanya memanfaatkan hutan untuk mengambil kayu sebagai bahan bangun kapal hingga rumah. Kadang juga sebagai ajian kayu bakar untuk pabrik gula. Kondisi itu memunculkan masalah baru.

Penebangan pohon dilakukan secara sembarangan. Kondisi itu karena Kompeni tak melakukan kontrol. Kayu dari hutan kemudian dijadikan bisnis menguntungkan oleh pengusaha China dan lokal untuk bahan baku rumah dan kapal. 

Masalah muncul. Hutan di Pulau Jawa jadi rusak dan gundul. Kompeni lagi-lagi tak terlalu peduli. Padahal, bencana ekologis yang datang silih berganti – banjir dan longsor tak dianggap serius. Semuanya berubah kala VOC bangkrut 1799.

Herman Willem Daendels pun diutus untuk memperbaiki kekacauan dari Kompeni pada 1808. Pria yang dijuluki Mas Galak itu bergerak mereformasi birokrasi. Ia memangkas semua pejabat korup yang berada di dalam tubuh pemerintahan.

Ia membentuk pemerintahan yang efisien. Daendels tak ingin pejabat di bawah kendalinya melakukan korupsi. Nusantara yang dulu dikuasai oleh kongsi dagang, dibawa Daendels jadi negara modern: Hindia Belanda.

Ia mulai merapikan segalanya, utamanya seputar pengelolaan hasil hutan. Ia ditugasi untuk memperbaiki hutan di Pulau Jawa supaya hasil hutan dibisa dikelola maksimal dan hutan tak rusak.

Daendels pun tak main-main menjalankan kebijakannya. Ia mengungkap tiada lagi ruang untuk pembalakan liar. Daendels akan bergerak memberikan hukuman. Sekalipun Daendels harus menerima risiko untuk tak disukai banyak orang.

“Daendels menghendaki adanya pemerintahan yang efisien, dan oleh sebab itu perlu dibuat suatu format aparat pemerintahan yang standar. Ia membagi Jawa dalam 9 frefecture yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pemerintahan daerah yang bersangkutan.”

“Sistem yang diperkenalkannya bertujuan untuk memperketat pengawasan administratif terhadap pengusaha setempat. Ia pun memusatkan (sentralisasi) kekuasaan pada pemerintahan di Batavia,” ujar sejarawan Mona Lohanda dalam buku Sejarah Pembesar Mengatur Batavia (2007).

Larang Pembalakan Liar

Larangan kepada pembalakan liar bukan cuma pepesan kosong belaka. Daendels menegaskan wilayah hutan adalah tanggung jawab negara. Tiada yang boleh mengambil atau melakukan pembalakan secara sembarangan.

Daendels pun membangun Jawatan Kehutanan (Diens van het Boschwezen). Suatu Lembaga yang bertugas mengembalikan hutan ke ekosistem awal. Istimewanya jawatan itu ikut memetakan hutan yang untuk ditebang dan ditanam Kembali – utamanya pohon jati.

Pemerintah pun melakukan rotasi hutan tanam dan tebang. Jika nantinya penebangan dilakukan. Daendels sudah memiliki ajian. Ia menandai seluruh kayu jati yang ditebang dengan kode wilayah macam Surabaya dengan kode S1 atau Semarang dengan kode S5.

Bila mana kayu jati yang ditemukan tak memiliki kode wiliyah maka akan disita negara, pelakunya ditangkap. Barang siapa yang kedapatan mencuri, niscaya akan diberikan hukuman. Imbas kebijakan Daendels langsung dirasakan oleh mereka yang mengambil manfaat kayu secara ilegal.

Tiada yang berani main-main dengan kebijakan Daendels. Alhasil, selama Daendels jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1808-1811 itu banyak penebang kayu yang dipindahkan pemerintah kolonial ke wilayah lainnya. Kebijakan untuk sejenak berhasil memulihkan hutan-hutan di Jawa.

Kebijakan Daendels pun banyak dikritik pengusaha setempat. Kebijakan itu dituduh membuat ekonomi domestik tak banyak berkembang. Mata pencaharian penduduk hilang. Narasi itu membuat pembuatan kapal dan rumah dari kayu jati menurun. Istimewanya Daendels tak peduli hingga kuasanya berakhir pada 1811.

“Di tahun 1808, di bawa pemerintahan Marsekal Daendels, penebangan hutan liar ini mulai dihentikan, dan keluarga para penebang pohon dipindahkan ke distrik lain dan diberi lahan serta tanah untuk digarap di bawah pengawasan penguasa local maupun Eropa.”

“Perubahan ini memulihkan Kembali kekuatan monopoli pemerintah dan memulihkan Kembali kondisi hutan, tetapi sekaligus menghancurkan ekonomi domestik dan mata pencaharian penduduk karena kayu jati hanya bisa dibeli dari pemerintahan dengan harga tertentu, juga dalam jumlah sedikit. Jumlah kapal dan perahu yang dibuat menurun drastis dan biaya Pembangunan suatu desa yang dulu butuh uang beberapa rupee saja, sekarang naik menjadi 10 kali lipatnya,” ujar Thomas Stamford Raffles dalam buku The History of Java (2008).