Efisiensi Anggaran Ala Mas Galak, Herman Willem Daendels

JAKARTA - Kongsi dagang Belanda, VOC pernah dikenal sebagai perusahaan dagang paling bernilai di dunia. Untungnya bejibun. Asetnya melimpah. Gemanya ke mana-mana. Namun, Kompeni punya masalah serius. Mereka tak mau membenahi gaya berkuasa pejabatnya.

Pejabat korup bejibun – dari kelas menengah hingga atas. Belum lagi kebiasaan pejabat yang boros dan suka foya-foya. Semuanya berubah kala Herman Willem Daendels datang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu mulai melakukan efisiensi anggaran dalam tubuh pemerintah kolonial.

Peluang bekerja dan jadi kaya raya di negeri Belanda terbatas. Peluang itu hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan keluarga berpengaruh. Mereka yang notabene berasal dari keluarga miskin, bangkrut, hingga yatim piatu takkan bisa mengaksesnya.

Bukan berarti mereka tak bisa kaya raya. Mereka cuma punya satu opsi untuk kaya raya: masuk VOC. Kompeni dulunya dikenal sebagai perusahaan paling bernilai di dunia. Perdagangan rempahnya untung bejibun.

Risikonya mereka yang bekerja untuk Kompeni ialah harus berani tinggal jauh di salah satu wilayah kuasa termasuk di Nusantara. Jalan itu satu-satunya cara mereka dapat mengakses uang dan jabatan. Motivasi uang nyatanya belakangan jadi petaka. Korupsi mulai mendarah daging dalam tubuh Kompeni.

Pejabat Kompeni keranjingan korupsi. Uang Kompeni ditilap. Perdagangan atas nama Kompeni kemudian diubah jadi perdagangan pribadi. Semuanya hanya untuk memuaskan nafsu hidup kaya raya dan foya-foya.

Korupsi membawa sial Kompeni. Utang Kompeni melimpah. Hasilnya dagang rempahnya terus berkurang. VOC kemudian bangkrut. Belakangan Raja Belanda pun mengirimkan Gubernur Jenderal tangguh ke Nusantara pada 1808. Herman Willem Daendels, namanya.

Daendels diberikan tugas untuk melakukan efisiensi pemerintahan dan memberantas pejabat korup di Hindia Belanda. Ia kemudian mendirikan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sebuah konsep negara modern yang menurutnya efisien.

“Selain itu terjadi manipulasi dalam timbangan, harga, penjualan kedudukan, penjualan monopoli seperti candu, garam, dan lain-lain, sehingga para pejabat VOC menjadi kaya raya sedang VOC sendiri makin miskin. Akhirnya VOC menetapkan pajak pada pejabatnya dan menjual jabatan bupati, tuan tanah, dan lain-lain – dan sering sebagai milik turun temurun. Akhirnya VOC bangkrut pada akhir abad ke-18.”

“VOC digantikan Hindia Belanda. Pendirinya, Daendels, seorang perwira Napoleon, memakai model negara Napoleon – negara modern pertama—dan menentang korupsi di kalangan pegawai yang disusun dan digaji menurut hierarki,” ujar sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

Daendels Gulirkan Efisiensi

Kehadiran Daendels membawa kehebohan di Nusantara. Gemanya sebagai pemimpin tegas ke mana-mana. Orang Jawa saja menjuluki Daendels sebagai Mas Galak. Kegalakkan Daendels disinyalir karena keberaniannya melakukan reformasi, efisiensi anggaran, hingga hukum mati koruptor.

Barang siapa yang menentang kuasa Daendels akan dipecat. Mereka yang dipecat akan dipulangkan ke Eropa. Daendels hanya menyisahkan pejabat yang berintegritas. Langkah itu dimaksudkan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Ia mulai membangun langkah efiensi lainnya dengan membangun Nusantara bak negara modern.

Batas-batas daerah dan wilayah diperkenalkan. Ia mengatur pula urusan hirarki kepegawaian. Pegawai bumiputra untuk Hindia Belanda mulai gajinya -- macam bupati dan lainnya. Jabatan itu tak bisa lagi dijabat secara turun-temurun.

Pemberian gaji itu supaya pengusaha lokal tak mencari jalan sesat: korupsi. Mereka juga dilarang melakukan penyambutan pejabat besar-besaran. Proyek infrastruktur yang minim manfaat coba direduksi oleh Daendels. Kondisi itu terlihat dalam rencana pemindahan pusat kekuasaan dari Oud Batavia (kini: kawasan Kota Tua).

Pemindahan pusat kekuasaan itu mulanya direncanakan antara Surabaya atau Semarang. Namun, untuk alasan efisiensi anggaran, pusat pemerintahan hanya pindah ke Weltevreden (kini: kawasan sekitar Lapangan Banteng).

Pembangunannya saja memanfaatkan puing-puing bangunan yang dihancurkan di Oud Batavia. Namun, proyek infrastruktur yang diyakini punya manfaat besar seperti Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan dikerjakan.

Kehadiran jalan itu membawa banyak manfaat, dari perdangan lancar hingga lalu-lalang pasukan Hindia Belanda bisa cepat. Memang pembangunan Jalan Raya Pos berselimut kontroversi. Banyak kaum bumiputra yang meninggal dalam pembangunan.

Efisiensi dan perubahan yang dilakukan Daendels pun kerap diingat. Sekalipun masa kekuasaannya cukup singkat dari 1808-1811. Ia bak memperkenalkan bahwa dengan kepemimpinan yang tegas perubahan dapat dicapai.

“Daendels menghendaki adanya pemerintahan yang efisien, dan oleh sebab itu perlu dibuat suatu format aparat pemerintahan yang standar. Ia membagi Jawa dalam 9 frefecture yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pemerintahan daerah yang bersangkutan.”

“Sistem yang diperkenalkannya bertujuan untuk memperketat pengawasan administratif terhadap pengusaha setempat. Ia pun memusatkan (sentralisasi) kekuasaan pada pemerintahan di Batavia,” ujar sejarawan Mona Lohanda dalam buku Sejarah Pembesar Mengatur Batavia (2007).