JAKARTA – Memori hari ini, delapan tahun yang lalu, 9 Juni 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap banyak makam fiktif yang bertebaran di pemakaman umum. Makam fiktif yang dimaksud Ahok yakni makam yang sudah ada batu nisan, tapi tak ada jenazah di dalamnya.
Sebelumnya, Ahok banyak dapat informasi dari warga Jakarta terkait adanya modus makam fiktif. Makam fiktif sengaja dihadirkan supaya dapat memanipulasi pengelolaan makam. Alias, makam itu dijual kepada mereka yang mau bayar.
Citra Jakarta memang mentereng sebagai pusat ekonomi Indonesia. Namun, menterengnya Jakarta memiliki sisi gelap. Apa saja dapat dijadikan bisnis di Ibu Kota. Bisnis baik hingga bisnis jahat semua ada. Bahkan, bisnis yang tak masuk di akal sehat bermunculan.
Khalayak umum bahkan pernah dipusingkan dengan munculnya isu makam fiktif. Makam itu sengaja diberikan nisan, tapi tidak ada mayat di dalamnya. Trik itu digunakan dalam rangka memanipulasi pengelolaan makam.
Makam-makam yang diisi makam fiktif berada di lokasi favorit. Ambil contoh di bagian depan makam atau tempat yang mudah diakses. Kondisi itu diduga karena banyak posisi makam fiktif yang dipesan oleh orang jauh-jauh hari, macam sekarang sistem pre-order.
Berita itu sampai ke telingga Gubernur Ahok. Awalnya Ahok tak habis pikir ada kejadian seperti itu. Namun, karena tinggi laporan masyarakat terkait indikasi makam fiktif membuatnya angkat bicara. Ahok mengungkap makam fiktif dianggap sudah banyak bertebaran di berbagai pemakaman umum di Jakarta pada 9 Juni 2016.
Ahok pun berang. Ia menganggap praktek tersebut sebagai bentuk pelanggaran. Apalagi, praktek makam fiktif yang didengar Ahok bahkan ada di TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ahok pun segera meminta jajarannya untuk menelusuri keberadaan makam fiktif.
Kehadiran makam fiktif itu harus diberantas. Pelakunya harus segera dicari dan diberi efek jera. Sebab, gebrakan yang dibuatnya dapat membuat imej pemerintah DKI Jakarta jadi rusak. Pemerintah dianggap ikut berbisnis makam fiktif.
BACA JUGA:
"Ada dulu makam itu yang dekat-dekat (bagian) depan itu, ada nisan, sebetulnya itu tidak terdaftar namanya fiktif. Ada beberapa TPU lah. Di Karet Bivak juga ada dulu. Makanya kita lagi telusuri," kata Ahok di Kantor DPP Partai Nasdem sebagaimana dikutip laman Detik.com, 9 Juni 2016.
Modus pungli kuburan itu ingin segera diberantas oleh Ahok. Ia pun menjanjikan kepada warga Jakarta akan segera merombak pegawai dinas pertamanan DKI Jakarta. Sebab, mereka harusnya memiliki tugas besar dalam mencegah praktek pungli seperti itu terjadi.
Jika makam-makam fiktif itu sudah lama ada, maka jelas kepala dinas dan jajarannya dianggap tak becus kerja. Satu-satunya opsi yang paling memungkinkan bagi Ahok adalah merombak semuanya. Pilihan itu dilakukan supaya reformasi birokrasi jadi berjalan.
Perubahan takkan mungkin didapat kalau hanya copot atasannya saja. Bawahannya masih bisa melanjutkan legasi keburukan itu. Makanya Ahok ingin melakukan seleksi ketat kepada calon PNS DKI. Seleksi itu supaya orang-orang yang tiada hati sampai bisnis makam fiktif tak terjaring lagi.
"Kalau cuma ganti kepala dinas, tapi yang bawahnya enggak diganti semua, enggak ada guna, Padahal kepala dinas sudah kita terus tekan, (pengelolaan pemakaman) sudah pakai elektronik, (sistem) sudah kita perbaiki," ujar Ahok di Balai Kota DKI sebagaimana dikutip laman vivanews.com, 10 Juni 2016.
