Bagikan:

JAKARTA – Memori hari ini, 32 tahun yang lalu, 1 Desember 1991, rakyat Ukraina memilih merdeka dari Uni Soviet. Keinginan merdeka itu dilanggengkan dalam sebuah referendum. Segenap rakyat menghendaki Ukraina jadi negara berdaulat.

Sebelumnya, kepemimpinan Mikhail Gorbachev sempat digadang-gadang bawa angin segar bagi Uni Soviet. Ia melanggengkan kebijakan Perestroika (restrukturisasi) dan Glasnost (keterbukaan) untuk mengubah sistem ekonomi dan politik. Namun, kebijakan itu jadi senjata makan tuan.

Revolusi Rusia yang meruntuhkan kekuasaan monarki dan mengubah segalanya pada 1917. Revolusi itu kemudian melahirkan negara sosialis, Uni Soviet. Sebuah negara yang terdiri dari berbagai bangsa di Eropa. Antara lain Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Moldova, Latvia, Tajikistan, Estonia, dan Lithuania.

Eksistensi Uni Soviet pun menggelegar. Ia digolongkan sebagai negara adidaya. Pun eksistensi itu dibuktikan dengan keberanian Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat (AS) sebagai saingan dalam segala bidang. Dari urusan ekonomi hingga sosial budaya.

Pendukung kandidat Presiden Ukraina, Leonid Kravchuk membawa fotonya dalam demonstrasi mendukung kemerdekaan negara itu di Kyiv pada 30 November 1991. (Russia Today/Sergei Supinski/AFP)

Semuanya berubah ketika Gorbachev bertengger di tajuk kepemimpinan. Ia merasa Uni Soviet harus berubah jika ingin maju. Ia mulai melanggengkan kebijakan Perestroika dan Glasnost. Kebijakan itu dianggapnya mampu membuat bangsa-bangsa yang tergabung berkembang.

Alih-alih berkembang, kebijakan itu membuat bangsa-bangsa yang bergabung mulai sadar untuk merdeka. Kondisi itu diperparah oleh pertumbuhan ekonomi Uni Soviet yang terus menurun. Gorbachev mulai ambil sikap. Ia ingin membuat bangsa-bangsa yang bergabung jadi federasi. Namun, dengan kewarganegaraan yang sama. Inisiasi itu tak lantas diterima.

“Bentuk negara yang dibayangkan adalah semacam federasi dengan kewarganegaraan sama, dengan sistem moneter tunggal, tapi sistem pajak dan anggaran bersifat federal tergantung republik masing-masing. Pemerintah pusat tetap menangani politik luar negeri dan masalah keamanan negara, termasuk mengendalikan angkatan bersenjata dan kekuatan nuklirnya. Tentunya, juga proyek-proyek angkasa luar Soviet.”

“Tapi masing-masing boleh membuka misi diplomatik ke luar negeri dan menandatangani perjanjian-perjanjian, dan dapat mengklaim cadangan devisa, emas, dan intan. Yang belum jelas dalam perjanjian itu adalah soal sumber pembiayaan sektor-sektor yang dipegang oleh pemerintah pusat. Moskow bakal tak lagi punya sumber pajak pendapatan, di luar yang ditentukan oleh republik republik: suatu persentase tetap dari pendapatan republik, yang kemungkinan dinegosiasikan kembali tiap tahun. Dan bisa diraba, dalam negosiasi itu kemungkinan besar Moskow berada pada posisi yang lemah,” terang Farida Sendjaja dalam tulisannya di Majalah Tempo berjudul Akan Bubarkah Uni Soviet (1991).

Bendera Ukraina berkibar di ibu kota Kyiv. (Wikimedia Commons)

Ketidakpastian ekonomi dan status membuat bangsa-bangsa yang tergabung dalam Uni Soviet memilih menentukan nasibnya sendiri. Ukraina, misalnya. Rakyat Ukraina menghendaki kemerdekaan dari Uni Soviet.

Narasi itu digaungkan dalam sebuah referendum pada 1 Desember 1991. Hasilnya gemilang. Mayoritas rakyat Ukraina memilih untuk merdeka. Mereka menghendaki Ukraina untuk jadi negara berdaulat. Kemerdekaan itu kemudian kian ‘menghancurkan’ Uni Soviet hingga bubar beberapa minggu setelahnya.

“Mayoritas rakyat Ukraina memilih kemerdekaan dalam referendum tanggal 1 Desember 1991. (sekitar 92 persen dari mereka mendukung kemerdekaan). Dalam pemilu yang bertepatan dengan referendum, Kravchuk terpilih sebagai presiden. Pada saat itu, beberapa perkembangan penting telah terjadi di Ukraina, termasuk pembubaran Partai Komunis dan pembangunan infrastruktur untuk angkatan bersenjata Ukraina,” tertulis dalam laman Britannica.