Presiden Putin Setujui Doktrin Kebijakan Luar Negeri Baru Berdasarkan 'Dunia Rusia'

JAKARTA - Presiden Vladimir Putin pada Hari Senin menyetujui doktrin kebijakan luar negeri baru, didasarkan pada konsep 'Dunia Rusia', sebuah gagasan yang digunakan para ideolog konservatif untuk membenarkan intervensi di luar negeri, untuk mendukung penutur bahasa Rusia.

"Kebijakan kemanusiaan" setebal 31 halaman, yang diterbitkan lebih dari enam bulan setelah perang di Ukraina, mengatakan Rusia harus "melindungi, menjaga dan memajukan tradisi dan cita-cita Dunia Rusia".

Sementara disajikan sebagai semacam strategi kekuatan lunak, itu mengabadikan ide-ide kebijakan resmi seputar politik dan agama Rusia yang telah digunakan beberapa garis keras, untuk membenarkan pendudukan Moskow atas bagian-bagian Ukraina dan dukungan untuk entitas pro-Rusia yang memisahkan diri di timur negara itu.

"Federasi Rusia memberikan dukungan kepada rekan senegaranya yang tinggal di luar negeri dalam pemenuhan hak-hak mereka, untuk memastikan perlindungan kepentingan mereka dan pelestarian identitas budaya Rusia mereka," kata kebijakan itu, melansir Reuters 6 September.

Dikatakan, hubungan Rusia dengan rekan senegaranya di luar negeri memungkinkannya untuk "memperkuat di panggung internasional citranya sebagai negara demokratis, yang berjuang untuk menciptakan dunia multi-kutub."

Selama bertahun-tahun Presiden Putin menyoroti apa yang dilihatnya sebagai nasib tragis, sekitar 25 juta etnis Rusia yang tinggal di luar Rusia di negara-negara yang baru merdeka, ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, sebuah peristiwa yang disebutnya sebagai bencana geopolitik.

Kebijakan baru mengatakan Rusia harus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Slavia, China dan India, serta lebih memperkuat hubungannya dengan Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika.

Dikatakan Moskow harus lebih memperdalam hubungannya dengan Abkhazia dan Ossetia, dua wilayah Georgia yang diakui merdeka oleh Moskow setelah perangnya melawan Georgia pada 2008, serta dua entitas yang memisahkan diri di Ukraina timur, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Republik Rakyat.

Diketahui, Rusia terus menganggap wilayah reruntuhan bekas Uni Soviet, dari Baltik hingga Asia Tengah, sebagai wilayah pengaruhnya yang sah, sebuah gagasan yang ditentang keras oleh banyak negara tersebut dan juga oleh Barat.