JAKARTA - Megaproyek Hambalang pernah dielukan sebagai tumpuan olahraga nasional. Pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga itu diproyeksikan bak rumah pencetak atlet berprestasi. Hasilnya justru bertolak belakang.
Alih-alih mengangkat prestasi atlet nasional, Proyek Hambalang justru mangkrak karena korupsi sederet elit politik era 2000-an. Pun citra Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi tercoreng. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan kesedihannya.
Keinginan pemerintah Indonesia memajukan olahraga nasional tiada dua. Ragam siasat dilanggengkan. Keinginan itu didasarkan supaya prestasi atlet nasional dapat terangkat. Alhasil, atlet-atlet yang ada dapat mengharumkan nama Indonesia di perhelatan olahraga kelas dunia.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ambil sikap pada 2003. Mereka ingin membangun pusat pendidikan pelatihan, dan sarana olahraga skala besar di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Keinginan itu tak mudah. Pemerintah kala itu terkendala dengan pembebasan lahan. Proyek Hambalang pun tersendat karena total 32 hektar belum semuanya dibebaskan. Semuanya berubah ketika Presiden SBY mengambil alih pemerintahan sedari 2004.
Jajarannya tak ingin proyek Hambalang tak berjalan dan terganggu. Apalagi, Hambalang dianggap sebuah tumbuan Indonesia mencetak atlet berprestasi. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng ambil sikap.
Ia mencoba mengambil alih proyek itu dan memperluas cangkupannya pada 2009. Nama proyek pun diubah menjadi Pusat pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Anggaran proyek pun membengkak. Dari Rp125 miliar jadi Rp2,5 triliun. Harapannya Hambalang dapat menjelma sebagai pusat pelatihan olahraga terlengkap.
Perputaran uang besar itu nyatanya tak mendatangkan manfaat, melainkan mudarat. Dana besar yang dihamburkan hanya membuka keran korupsi di antara pejabat era pemerintahan SBY. Pun banyak kejanggalan mengiringi proyek Hambalang pada 2011.
Mereka yang jadi tersangka korupsi banyak muncul dari Partai Demokrat yang notabene partai petahana. Antara lain Menpora Andi Mallarangeng, Mantan Bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin, hingga Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
BACA JUGA:
“Kejanggalan tak hanya ditemukan di Kemenpora. Rekomendasi teknis pembangunan gedung juga tak diparaf Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Anjuran teknis hanya diteken pejabat setingkat direktur di Kementerian Pekerjaan Umum.”
“Kejanggalan itu baru ditemukan Kementerian setelah kontrak tahun jamak proyek Hambalang disetujui. Bila salah satu saja persyaratan itu tidak dipenuhi, kontrak tahun jamak seharusnya bisa ditolak. Namun Agus Martowardojo (Menteri Keuangan) tidak pernah menerima laporan mengenai sejumlah kekurangan dalam pengajuan anggaran kontrak tahun jamak,” terang Hermien Y. Kleiden dalam buku Agus Martowardojo: Pembawa Perubahan (2019).
Jokowi Prihatin
Lingkaran korupsi di Hambalang menjelma bak borok pemerintahan SBY. Kondisi itu tak segera dilupakan oleh segenap rakyat Indonesia, sekalipun pemerintahan SBY telah berakhir. Namun, SBY justru kerap melemparkan kritik karena pemerintah terus membangun infrastruktur, padahal kondisi ekonomi sedang lesu.
Kritikan itu kencang digulirkan oleh SBY yang sedang melanggengkan Tour de Java pada 2016. Sebagai aspirasi terhadap pemerintahan yang baru, katanya. Kritik itu kemudian banyak ditafsirkan khalayak sebagai serangan terhadap Jokowi. Padahal, kritik adalah bentuk aspirasi.
Tiada yang menyangka setelah kritikan itu Jokowi justru melanggengkan kunjungan mendadak ke Proyek Hambalang yang mangkrak. Kedatangan Jokowi ke Hambalang berlangsung pada 18 Maret 2016. Jokowi pun tak sendiri.
Orang nomor satu Indonesia itu membawa serta Menpora, Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Ia melihat-melihat bagaimana proyek yang memakan dana besar jadi terbengkalai karena korupsi.
“Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan –Jkw,” terang Jokowi dalam akun Twitter @jokowi, 18 Maret 2016.
Jokowi mengaku sedih melihat Hambalang yang terbengkalai. Padahal jika Proyek Hambalang benar-benar jadi, niscaya kualitas atlet nasional akan meningkat. Jokowi pun tak ingin proyek Hambalang terus terbengkalai. Ia meminta jajarannya untuk dievaluasi.
Jokowi berharap pembangunan Hambalang dapat dilanjutkan. Sekalipun keinginan itu tak serius digarap hingga hari ini. khalayak pun menilai kunjungan ke Hambalang sebagai serangan balik atas kritik SBY. Alias, siasat berkunjung Jokowi ke Hambalang tak ubahnya cara membungkam berisik penguasa sebelumnya, dibanding sebagai ajang evaluasi.
"Blusukan itu bukan sekadar bicara warisan Pak SBY, melainkan juga pembangunannya yang dihentikan karena banyak kasus korupsi dari sana yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat. Pukul-memukul, sindir-menyindir (bahkan) terjadi antara SBY dan Megawati. SBY bilang ada apa di Megawati, dibalas SBY, seperti poco-poco. Maju selangkah, mundur selangkah," ujar pengamat politik, M. Qodari sebagaimana dikutip laman Kompas.com, 19 Maret 2016.
