Bagikan:

JAKARTA – Sejarah hari ini, 51 tahun yang lalu, 3 Oktober 1972, Mochtar Lubis melemparkan satirenya kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) di DKI Jakarta. Kritik itu dilanggengkan atas pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berminggu-minggu.

Sebelumnya, pemadaman bergilir jadi siasat PLN untuk mencukupi kebutuhan listrik seisi Jakarta. Kekurangan sarana dan prasarana jadi musababnya. Kebijakan tidak populer itu mendapatkan kecaman di sana-sani. Namun, tiada perubahan signifikan.

Tantangan Jakarta yang ingin menjelma jadi Kota Metropolitan tak sedikit pada era 1970-an. Banyak masalah yang harus dibereskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Utamanya, urusan ketersediaan akses listrik kepada warga Jakarta.

Alih-alih warga Jakarta puas dengan kinerjanya, langkah PLN justru kerap memancing emosi. PLN dianggap sering membuat kebijakan yang merugikan warga Jakarta dengan siasat pemadaman listrik bergilir. Warga paham jika itu siasat untuk mengakali kebutuhan listrik warga Jakarta.

Gedung PLN Jakarta pada tahun 1977 yang memanfaatkan bangunan bekas Perusahaan Gas Hindia Belanda. (Wikimedia Commons)

Semua dilakukan untuk menjawab isu terkait kapasitas produksi dan kurangnya infrastruktur distribusi menyuplai daya. Namun, langkah itu memunculkan kritikan dari sana sini. PLN dianggap tak peka dengan kondisi warga.

Pemadaman listrik bergilir dianggap memunculkan banyak masalah. Pemadaman itu tak saja menganggu warga Jakarta menikmati hiburan, televisi, radio, dan lainnya. Lebih lagi, pemadaman bergilir membuat banyak aktivitas ekonomi ikut terhenti.

Kondisi itu makin parah kala pemadaman yang dilakukan semakin lama. Warga Jakarta mulai teriak-teriak mengecam PLN tak becus. Jangankan warga Jakarta, pemerintah DKI Jakarta juga ikut berang. Ali Sadikin, misalnya.

Gubernur DKI Jakarta era 1966-1977 merasa masalah listrik padam mengganggu eksistensi pembangunan Jakarta. Namun, Ali Sadikin tak dapat berbuat banyak. PLN memiliki mekanismenya sendiri untuk menyediakan daya listrik untuk warga Jakarta.

Ali pun hanya dapat membantu PLN dengan cara menyiapkan tanah-tanah untuk lokasi gardu. Ajian itu dilakukannya supaya masalah pemadaman tak berlarut-larut terjadi.

Mochtar Lubis berjumpa dengan Wakil Presiden Adam Malik pada 1978. (Perpusnas)

“Mengenai listrik saya tidak bisa berbuat banyak. Itu tergantung pada Pusat, pada Departemen Pekerjaan Umum Tenaga Listrik (PUTL). Waktu itu saya mengerti bagaimana potensi PLN. Jadinya saya cuma mendesak dan mendesak saja, sewaktu saya harus menunjang dan memecahkan persoalan industri yang akan dibangun, di samping memecahkan tuntutan rakyat.”

“Yang bisa saya lakukan adalah membantu menyediakan tanah untuk lokasi gardu-gardu. Pihak lain tinggal membangun di atasnya. Kalau mereka yang harus mencari tempatnya, di samping dananya pada mereka tidak ada, juga sulit mendapatkannya. Dalam hal ini saya integrasikan dengan proyek-proyek perbaikan kampung dengan rencana listrik masuk desa,” terang Ali Sadikin sebagaimana ditulis Ramadhan K.H. dalam buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1992).

Dukungan pemerintah DKI Jakarta terhadap PLN nyatanya tak cukup. Pemadaman bergilir tetap saja berlangsung. Bahkan, sampai berminggu-minggu. Warga Jakarta pun geram. Banyak yang memojokkan PLN. Bahkan, lewat kritik serius.

Kritikan juga muncul dari Pemimpin Redaksi Surat Kabar Indonesia Raya, Mochtar Lubis. Tokoh pers nasional itu menyaksikan sendiri bagaimana geramnya warga Jakarta terhadap PLN. Namun, Mochtar Lubis tak seperti biasanya. Ia ogah menekan pemerintah dengan kritik keras.

Ia justru memilih menggunakan satire untuk menelanjangi ketidakmampuan PLN berbenah terhadap masalah yang ada. Kritik itu ditulisnya dalam tajuk yang berjudul Senyum, Senyum, Senyumlah di Surat Kabar Indonesia Raya, yang terbit pada 3 Oktober 1972.

“Jika segala umpatan dan kekesalan dapat menjadi racun, kiranya seluruh pegawai PLN di Jakarta telah musnah semuanya. Kita pun jadi bosan, karena tiap kali bertemu dengan kawan, maka tentu soal listrik jadi bahan umpatan dan keluhan. Baiklah kita di Jakarta menyadari sungguh-sungguh bahwa soal listrik ini adalah soal berat dan akan tetap bersama kita masih selama beberapa waktu lagi.”

“Tak ada gunanya memaki-maki, mengesalkan hati, memarahi orang-orang yang dianggap bertanggung jawab. Semuanya hanya bikin kesal diri sendiri benderang. Semuanya ini tidak akan membikin kota Jakarta jadi terang. Kami usulkan supaya kita bersikap positif saja terhadap soal ini. Manfaatkanlah baik malam terang maupun malam gelap sebaik-baiknya,” terang Mochtar Lubis sebagaimana dikutip buku Tajuk-Tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Jilid 3 (2022).