Democrats Appreciation For Bawaslu PPK Sentences, KPU City And DKI Provinces Regarding The Recapitulation Of Electoral Electoral Votes For 2 Jakut

Members of the Jakarta Democratic Party in the trial, Jakarta, Friday (5/4/2024). BETWEEN ANTARA/HO-Democrat Jakarta

JAKARTA - The Jakarta Democratic Party appreciates the DKI Jakarta Bawaslu which has handed down a verdict on PPK, KPU City, and KPU DKI Jakarta Province for the mechanism for implementing the recapitulation of vote count results in the North Jakarta Election 2 (Jakut). "The panel of judges has given a warning to the reported I, II, and IV not to repeat or commit acts that violate the provisions of the legislation. This decision certainly makes us happy," said the Head of the DKI Jakarta Democratic Law and Security Agency (BHPP), Yunus Adhi Prabowo in Jakarta, Friday, April 5, was confiscated by Antara. Yunus assessed that PPK Cilincing, KPU City, and KPU Province had made an error in distribution, inputting data on D as a result of DKI Provincial DPRD District Results on March 4, 2024 in the District II Cilincing Jakut District. In fact, the City KPU and Provincial KPU did not accommodate objections to Democratic Party witnesses, causing allegations of inflating/increase the number of votes in certain parties in several polling stations within the Cilincing District. North Jakarta on the vote acquisition in the recapitulation stage of vote counting.

Menurutnya, putusan hakim sidang Bawaslu itu semakin menegaskan bahwa hakim telah memeriksa secara objektif bukti dokumen dan materi yang disampaikan diterima oleh majelis sidang.Termasuk dalam proses persidangan sengketa di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Jakarta Firmansyah menegaskan putusan Bawaslu itu akan diajukan sebagai bukti kepada Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai dasar bukti laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)."Insyaallah rencananya setelah sidang selesai, kami akan melanjutkan ke DKPP, harapannya nantinya semoga di MK bisa lebih jelas dan terang benderang terhadap kasus tersebut," kata Firmansyah.Sidang untuk perkara laporan pelanggaran administratif pemilu nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 itu menyatakan terlapor I, II dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, kota dan provinsi.