Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Periode 2013-2014 Chatib Basri mengatakan pengembangan ekonomi hijau yang kini mulai dilakukan pemerintah dianggap akan membawa konsekuensi tersendiri dalam hal penggunaan energi.

Menurut Chatib, di masa yang akan datang sumber finansial akan beralih pada sekor yang lebih ramah lingkungan.

“Saya lihat ke depannya isu sumber pendanaan akan pindah kepada green financing,”ujar dia dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin, 18 Oktober.

Atas fenomena tersebut Chatib menilai jika semua pihak akan berlomba-lomba untuk mengembangkan ekosistem ekonomi hijau sebagai respons atas perubahan yang terjadi.

“Mau tidak mau aktivitas yang dianggap sebagai dirty sector support-nya akan makin kecil. Orang tidak mau lagi beli saham yang supportive pada coal, pada CPO, dan isu ini sudah muncul sekarang,” tuturnya.

Sebagai dampak lanjutan, pemerintah diyakini Chatib bakal menekan penggunaan bahan bakar fosil yang disebut-sebut tidak ramah bagi lingkungan.

“Kalau penggunaan BBM-nya dikurangi pasti akan ada kebijakan pemotongan subsidi. Ini sejalan dengan semangat mengembangkan ekonomi hijau sekaligus memperluas akses terhadap pendanaan yang lebih green. Nanti, uangnya bisa digunakan untuk membantu kalangan miskin, mereka yang rentan, untuk sektor kesehatan, PCR menjadi murah, vaksin gratis,” katanya.

Selain itu, sambung Chatib, dalam jangka panjang sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah dapat pula disalurkan untuk memperluas infrastruktur, pemberian bantuan sosial, hingga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini memang cenderung kebijakan yang bersifat politis. Tetapi secara ekonomi, ini baik untuk bujet (APBN) dan juga lingkungan serta sejalan dengan tren global, yaitu green recovery,” tutup Chatib Basri.

Mengutip data yang dilansir Kementerian Keuangan disebutkan bahwa subsidi energi pada tahun ini mencapai total Rp110 triliun.

Adapun, dalam APBN 2022 diketahui bahwa subsidi energi berjumlah Rp134 triliun. Gelontoran dana itu disalurkan sebagai subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg sebesar Rp77,54 triliun. Sementara Rp56,47 miliar lainnya adalah subsidi listrik.

Asal tahu saja, pengembangan ekonomi hijau oleh pemerintah nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi.

Bahkan, Kementerian Keuangan jika Indonesia telah melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) berjenis Sustainable Development Goals (SDG) dalam mata uang asing Euro dengan total estimasi penyerapan dana mencapai 500 juta euro atau setara dengan Rp8,42 triliun (kurs Rp16.851).

“Transaksi ini merupakan penerbitan SDG bond konvensional pertama di Asia yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG,” demikian keterangan pers Kemenkeu pada Selasa, 14 September.

Sebagai informasi, SUN SDG merupakan pengembangan dari Green Bond dan Green Sukuk Framework yang diterbitkan tahun 2018.