Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp114 Triliun, Stafsus Erick Thohir Jamin Tak Akan Ada Korupsi

JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, yakni Arya Sinulingga menjamin tidak ada korupsi atau penyelewangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, meski kebutuhan dana pada proyek tersebut membengkak hingga tembus ratusan triliun.

"Tidak ada potensi korupsi, penyelewengan, itu tidak akan kami akomodir," ungkap Arya kepada kepada awak media, Minggu 10 Oktober kemarin.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan karena pembengkakan dana investasi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang semula direncanakan 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) naik menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun.

Terkait anggaran dana yang bertambah itu, Arya menyampaikan bahwa ketika membangun kereta cepat ataupun sarana infrastruktur strategis seperti jalan tol maka dalam perjalanan prosesnya akan mengalami perubahan-perubahan desain. Hal ini dikarenakan adanya kondisi geologis dan geografis yang berbeda serta berubah dari awalnya yang diperkirakan.

"Hampir semua negara mengalaminya, apalagi untuk yang pertama kali. Jadi pasti ada perubahan-perubahan desain dan ini membuat pembengkakan biaya. Selain itu harga tanah juga seiring berjalan waktunya mengalami perubahan, dan hal ini wajar terjadi di hampir semua pembangunan-pembangunan yang kita lakukan pasti ada perubahan-perubahan di sana. Dengan demikian dua hal ini yang membuat anggaran kereta cepat mengalami kenaikan," katanya.

Arya juga menyampaikan bahwa di mana-mana negara maju dan modern itu membutuhkan yang namanya kereta api cepat.

"Di mana-mana pasti ada kereta cepat di negara modern, dan Indonesia sedang menuju negara maju serta modern. Ketika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk sepakat membangun kereta api cepat, itu adalah menuju Indonesia yang memang menjadi negara modern," ujar Arya.