Tambal Pembengkakan Biaya Proyek KCJB Pakai Utang, Menteri BUMN: Masih Lebih Murah Kalau Dibangun Saat Ini

JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tengah mengalami permasalahan pembengkakan anggaran atau cost overrun hingga 1,18 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun. Pemerintah pun berencana untuk menambal pembengkakan anggaran tersebut dengan pinjaman (loan) atau utang di perbankan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai, pembengkakan biaya KCJB masih lebih murah dibandingkan dengan pembangunan saat ini. Di mana estimasi biaya baja dan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga.

Meski demikian, Erick enggan merinci nominal atau pinjaman untuk menutupi nilai pembengkakan biaya proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.

"Pemerintah dari China dan Indonesia bersama-sama memenuhi cost structure, tetapi cost overrun itu kalau dihitung total masih lebih murah, kalau dibangun hari ini. Karena harga baja naiknya luar biasa, dan juga yang lain-lainnya juga naik," ungkap Erick saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 19 Oktober.

Data sementara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), anggaran KCJB bengkak hingga 1,18 miliar dolar AS. Adapun 25 persen dari total cost overrun ditutupi oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan bahwa PSBI akan menambal pembengkakan biaya sebesar Rp4 triliun. Sementara, China Railway International senilai Rp3 triliun. Sedangkan 75 persen sisanya bersumber dari utang.

Arya menjelaskan bahwa saat ini BPKP masih melakukan reviu atas pembengkakan biaya proyek KCJB. Artinya, pinjaman nantinya akan disesuaikan dengan total cost overrun.

"Rp4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp3 triliun BUMN China. Sisanya loan (pinjaman) dari KCJB nunggu (reviu) masih dari BPKP," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wijoatmodjo mengatakan proyek KCJB membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) untuk menutupi pembengkakan biaya atau cost overrun. Adapun PMN yang dibutuhkan sebesar Rp3,2 triliun.

"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp3,2 triliun kurang lebih," kata Tiko, sapaan akrab Kartika kepada wartawan, dikutip Kamis, 29 September.