Diskon PPnBM Kendaraan Berpotensi Menyumbang Pendapatan Pemerintah Rp5,17 Triliun

JAKARTA - Institute for Strategic Initiatives (ISI) melakukan survei tentang analisis dampak insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor terhadap perekonomian. Hasilnya, diskon PPnBM dapat berpotensi menyumbang pendapatan bagi pemerintah sebesar Rp5,17 triliun.

"Potensi pendapatan yang masih dipungut akibat penjualan mobil sebesar Rp5,17 triliun berasal dari PPN (pajak pertambahan nilai), PKB (pajak kendaraan bermotor), dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor)," ujar peneliti ISI, Luky Djani, dalam diskusi virtual, Kamis, 19 Agustus.

Lebih lanjut, Luky menjelaskan bahwa survei tentang PPnBM ini dilakukan dengan menggunakan metode model input dan output yang menganalisis antara dampak suatu sektor dan keterkaitan antar-sektor dalam perekonomian.

Luky mengatakan bahwa survei dilakukan dengan melihat tren pergerakan penjualan otomotif saat PPnBM berlaku. Adapun pemerintah memberlakukan insentif PPnBM 100 persen untuk pembelian mobil baru 1.500 cc hingga 2.500 cc sejak Maret hingga 31 Agustus. PPnBM nol persen semula hanya ditetapkan hingga Mei, namun diperpanjang.

Setelah diskon 100 persen berakhir, pemerintah menerapkan diskon PPnBM menjadi 25 persen. Selain melihat dampak pendapatan bagi pemerintah, survei itu juga menemukan bahwa program diskon PPnBM memiliki peluang menciptakan output hingga Rp39 triliun.

Luky mengatakan output ini terdiri atas output industri pengolahan sebesar Rp29 triliun; industri pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp3,69 triliun; pertambangan dan penggalian Rp1,7 triliun; dan perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor Rp1,7 triliun.

Selanjutnya, kata Luky, kebijakan ini berpotensi membuka kesempatan kerja bagi 183  ribu orang dan menaikkan penerimaan rumah tangga hingga Rp6,6 triliun. Namun, diskon PPnBM juga mempunyai risiko terhadap adanya penerimaan yang hilang atau potential loss. Adapun potential loss akibat kebijakan ini tercatat mencapai Rp2,3 triliun.

Dari hasil survei itu, kata Luky, ISI merekomendasikan pemerintah agar memperpanjang program PPnBM untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor industri otomotif. Di samping itu, ISI juga menagih komitmen pemerintah terhadap pengurangan emisi karbon.