Bagikan:

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri mengatakan di dalam menangani pandemi COVID-19, pemerintah harus lebih tegas untuk memprioritaskan kesehatan. Dia menilai, tidak bisa antara kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan karena justru proses pemulihannya nanti akan berjalan semakin lama dan lambat.

"Jadi ini juga udah (urusan) ekonomi nomor dua. Tiga barangkali ya. Penanganan COVID-19 yang lambat to little to late efeknya (akan membuat) pemulihan ekonomi seperti ubur-ubur. Seperti kura-kura, seperti bajaj," katanya dalam diskusi virtual, Jumat, 16 Juli.

Menurut Faisal, selama ini pemerintah selalu ingin kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan. Hal ini yang menjadi masalah dalam upaya penanganan COVID-19. Padahal, kata dia, banyak negara yang sudah membuktikan jika fokus menangani kesehatan maka ekonomi akan cepat pulih.

Lebih lanjut, kata Faisal, pemerintah harusnya mencontoh pemerintah Filipina dalam menangani pandemi. Kata dia, pemerintah negara tersebut berani mengambil keputusan untuk mengedepankan penanganan kesehatan.

"Kalau Filipina memang agak gila presidennya, itu kecepatannya seperti Ferrari, kecepatan recovery-nya," tuturnya.

Faisal juga menyoroti Turki dan India yang sempat menderita, namun kemudian angka kematiannya bisa ditekan lebih rendah dari Indonesia dan pemulihannya lebih cepat.

"Turki, India walaupun dia subvert tapi angka kematiannya lebih rendah dari Indonesia dan pemulihan ekonominya lebih cepat karena betul-betul kebijakannya firm, bold gitu, sakit tapi sebentar," jelasnya.

Selama ini, kata Faisal, pemerintah terus membandingkan kondisi ekonomi dengan negara lain. Bahkan, menekankan bahwa ekonomi hanya anjlok 5 persen. Padahal, pemulihan ekonomi Indonesia dinilai akan lebih lama daripada negara lain.

"Pemerintah bilangnya pertumbuhan kita anjloknya cuma 5 persen, lihat Filipina anjlok 12 persen. Yes 12 persen karena mereka bold mereka tidak mengizinkan mobilitas tapi setelah kasus turun ekonomi naik. Itu lah yang membuat kita itu geram," tuturnya.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah hampir 2 pekan melangsungkan kebijakan PPKM Darurat. Upaya ini dilakukan pemerintah demi melandaikan kasus positif COVID-19 yang sempat menyentuh rekor 50.000 kasus per hari.