JAKARTA - Rencana kebijakan pemerintah untuk menambah objek barang kena pajak dan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menuai reaksi dari berbagai pihak. Sebab, hal itu dianggap dapat menurunkan daya beli.
Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan agar pemerintah memperhatikan situasi kondisi masyarakat di Tanah Air sebelum mengambil keputusan. Faisal mengatakan masyarakat rentan mendominasi perekonomian di Indonesia jumlahnya sebanyak 52,8 persen, sedangkan negara yang lebih buruk dari Indonesia hanya Afrika Selatan.
"Ini yang camkan bahwa penduduk rentan kita masih di atas separuh, hidupnya masih insecure," ucapnya dalam diskusi virtual, Kamis, 1 Juli.
Sementara itu, kata Faisal, pengeluaran masyarakat Indonesia 50 persen didominasi oleh makanan dan minuman. Padahal, kata Faisal, semakin kaya seseorang maka porsi pengeluaran untuk makanan akan lebih sedikit. Umumnya, masyarakat mapan akan menggunakan pendapatannya untuk membeli produk asuransi, properti atau rumah, ataupun travelling.
"Kita lihat pola konsumsi berdasarkan PDB, itu makanan tetap aja bahkan cenderung naik dalam dua bulan terakhir. Makanan ditambah sama restoran dan hotel. Jadi kalau saya tambah restoran dan hotel itu tambah 10 persen, jadi di atas 50 persen. Tetap masih urusannya masih urusan perut," ucapnya.
Air minum kemasan dominasi pengeluaran masyarakat
Jika dilihat lebih detail, kata Faisal pengeluaran terbanyak untuk produk olahan. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh tembakau sebanyak 12 persen. Sedangkan untuk pangan dalam hal ini beras di posisi ketiga dengan persentase 11,35 persen.
BACA JUGA:
"Ternyata makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat itu adalah makanan dan minuman olahan jadi barang jadi atau process food, air kemasan dan sebagainya 35 persen. Terus terang saya kaget, sudah lama tidak buka data ini. Kemudian tembakau 12 persen. Ketiga baru padi-padian 11,35 persen," ucapnya.
Kemudian, ikan 7,91 persen dari total makanan, telur dan susu cukup besar 5,66 persen. Buah-buahan 4,79 persen, daging 4,33 persen. Jika ditotal semuanya adalah 88,11 persen. Sisanya lain-lainnya 11,89 persen. Sementara jika dirupiahkan, secara keseluruhan pengeluaran per kapita per bulan masyarakat miskin Rp572.000.
"Jadi harus hati-hati pemerintah. Jangan sampai gara-gara PPN, jumlah orang miskin naik. Karena dominasi dari konsumsi orang miskin yang tercermin dari garis kemiskinan yaitu kira-kira 3/4-nya adalah untuk pangan," ucapnya.