Faisal Basri Sindir ‘Panglima Perang’ COVID-19 Airlangga Hartarto yang Hanya Bicara Ekonomi
DOK ANTARA/Airlangga Hartarto

Bagikan:

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Ketua komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPC-PEN). 

Fasial mengatakan untuk menyelesaikan masalah pandemi, Indonesia membutuhkan panglima perang yang sesungguhnya. Hal ini terkait kasus COVID-19 yang melonjak. Per Minggu, 13 Juni ada 13.737 kasus baru. 

"Saya enggak mau kritik tapi ini sudah call gitu ya, ini perlu panglima perang. Tahu kah kita siapa panglima perangnya? Kalau panglima tertingginya kan Presiden. Panglima perangnya Menko Perekonomian. Jadi yang diurus ekonomi semata, apa-apa bicara ekonomi, apa-apa bicara pertumbuhan ekonomi. Sekarang dia diam membisu," tuturnya dalam diskusi virtual, Minggu, 20 Juni. 

Faisal menilai penanganan pandemi COVID-19 lebih berorientasi ke sektor ekonomi. Pemerintah bahkan berdalih penanganan kesehatan bisa diseimbangkan dengan pemulihan dari sisi perekonomian. Padahal, konsensus ekonom di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa krisis kesehatan harus lebih dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi.  

Menurut Faisal, sejumlah ahli ekonomi juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi sejak tahun lalu. Menurut dia, penanganan pandemi harus diselesaikan dengan pendekatan kesehatan. 

"Jadi kami barang kali sudah kehabisan kata-kata. Setahun lebih mengingatkan, serahkanlah persoalan krisis kesehatan ini kepada ahlinya. Karena ini ibarat perang semesta yang lebih berat dari perang semesta fisik," ujar dia. 

Jika persoalan pandemi diselesaikan dengan pendekatan ilmu kesehatan, kata Faisal, ongkos pemulihan yang ditanggung negara akan lebih murah ketimbang saat ini. Sementara, menurut Faisal, logika pemerintah justru masih terbalik. 

Menurut Faisal, Indonesia belum terlambat untuk menangani krisis. Seperti negara-negara lain, Indonesia bisa melakukan kebijakan lockdown selama dua pekan agar angka kasus positif COVID-19 yang melonjak pasca-Idul Fitri 2021 bisa ditekan. 

"Saya rasa ayo kita belum terlambat untuk kembali ke relnya, Pak Presiden tolong jangan lagi bicara rem gas rem gas. Rem yang paling ampuh sekarang ya lockdown. Tapi tidak akan dilakukan. Jadi sebetulnya bukan rem, gas, rem, gas. Tapi sebenarnya gas gas ekonomi," papar Faisal. 

Faisal mengatakan mengenai kebutuhan anggaran besar yang diperlukan selama kebijakan penanganan kesehatan, menteri-menteri ekonomi lah yang bertugas memikirkannya. Sebab, menteri bidang ekonomi tugasnya adalah mencari dana. 

"Urusan menteri-menteri ekonomi adalah mencari uang, kalau perlu mencari utang nggak apa-apa untuk menyelesaikan ini semua. Karena utang ini akan cepat dibayar kalau recovery-nya cepat terjadi. Jadi percayalah bahwa ongkos akan semakin mahal kalau krisis kesehatannya tidak diselesaikan secara tuntas," kata dia.