JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada 2021 dan masa yang akan datang adalah bagaimana mempercepat proses pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurut Menkeu, hal tersebut yang kemudian menjadi dasar mengapa pemerintah tidak hanya fokus untuk menangani COVID-19, tetapi juga bagaimana menciptakan situasi makro ekonomi yang kondusif seperti penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter.
“Lebih dari itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan reformasi peraturan di bidang ekonomi yang terangkum dalam omnibus law,” ujarnya saat memberikan keynote speech di webinar Investment in Indonesia: Opportunities in Asia’s Economic Powerhouse pada Kamis, 3 Juni.
Menkeu menambahkan, melalui langkah reformasi kebijakan tersebut Indonesia bisa lebih produktif dan kompetitif dibandingkan sebelumnya.
“Pada saat yang cukup krusial ini pemerintah akhirnya bisa menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),” tuturnya.
Melalui regulasi baru ini, Menkeu menyebut Indonesia merubah total aturan investasi.
“UU Ciptaker berupaya membangun iklim investasi yang bersahabat dengan pelaku usaha dengan menghapus aturan birokrasi yang menghambat, serta keterbukaan informasi yang lebih transparan terkait dengan kegiatan investasi di Indonesia,” jelasnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, mantan bos Bank Dunia dan IMF itu mengungkapkan siasat ini bermanfaat untuk menekan biaya produksi agar aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam menghasilkan manfaat.
“Sehingga para pelaku usaha, baik yang dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih mudah,” katanya.
Menkeu juga mengklaim bahwa UU Ciptaker dapat membawa manfaat bagi pengusaha kecil di Indonesia.
“Pelaku UMKM juga bisa merasakan manfaat dari reformasi ini, karena bisa semakin memacu potensi mereka masing-masing dan terbuka untuk melakukan kerjasama dengan para pengusaha besar,” tutupnya.
Terkait
