Ini Tujuh Indikator Ekonomi Makro Dalam Penyusunan RAPBN 2022
Ilustrasi. (Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan indikator ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2022 di Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam keterangannya, Menkeu menyebut terdapat sejumlah pertimbangan yang mempengaruhi keuangan negara pada tahun depan itu. Diantaranya adalah dengan mempertimbangkan risiko ketidakpastian yang berlanjut.

“Meski demikian pemerintah melihat juga adanya potensi pemulihan ekonomi global dan nasional pada tahun depan dengan catatan COVID-19 masih dan dapat terus dikendalikan,” ujarnya, Kamis, 20 Mei.

Menkeu menambahkan, dasar lain yang diperhatikan oleh pemerintah yakni laju kinerja lembaga keuangan, khususnya perbankan, yang bisa diproyeksi menjadi semakin membaik.

“Kami juga melihat bahwa fungsi intermediasi perbankan dapat kembali dipulihkan yang didukung dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, serta kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif,” tuturnya.

Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menetapkan tujuh poin penting yang menjadi indikator ekonomi makro dalam penyusunan RAPBN 2022. Berikut adalah daftar lengkapnya.

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di level 5,2 persen hingga 5,8 persen

2. Inflasi pada kisaran 2 persen  hingga 4 persen

3. Tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 20 tahun  pada kisaran 6,32 persen  hingga 7,27 persen

4. Nilai tukar rupiah pada kisaran Rp13.900 hingga 15.000 perdolar AS

5. Harga minyak mentah Indonesia sebesar 55-65 dolar perbarel

6. Lifting minyak bumi pada kisaran 686.000-726.000  barel perhari

7. Lifting gas minyak 1.000.031 hingga 1.000.103 barel setara minyak perhari

“Belajar dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya yang begitu luas, serta tantangan struktural dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal 2022 harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang,” tegas Menkeu.