Pemerintah dan E-commerce Rebutan Tanggung Ongkir, Dana Rp500 Miliar Disiasati Penggunannya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) berinisiatif untuk turut menanggung ongkos kirim (ongkir) atas aktivitas jual beli yang terjadi pada platform mereka.

Hal tersebut diungkap Menko Airlangga menyusul langkah pemerintah yang menggelontorkan dana sebesar Rp500 miliar guna menanggung ongkir pada peringatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang bertepatan dengan momentum Ramadan.

“Pemerintah sebenarnya sudah punya paket (tanggung ongkir) dan membicarakan ini kepada platform e-commerce. Nah, pada prinsipnya beberapa platform ini ingin berkontribusi juga menanggung beban biaya pengiriman juga,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 23 April.

Airlangga menambahkan, usulan dari pelaku usaha tersebut kemudian disambut baik oleh pemerintah. Meski demikian, hingga kini kedua belah pihak masih mencari skema terbaik terkait dengan pembebasan ongkir dalam Harbolnas.

“Nanti kita lihat, mana yang ditanggung pemerintah dan mana saja yang bisa ditanggung oleh platform ecommerce,” tuturnya.

Sebagai informasi, anggaran biaya ongkos kirim Harbolnas Ramadan yang berjumlah Rp500 miliar diprioritaskan untuk produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Harbolnas Ramadan sendiri rencananya akan digelar selama 5 hari, yakni H-10 hingga H-6 sebelum Idulfitri.

Kegiatan ini sendiri bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan demikian pemerintah berharap bahwa dalam suasana Ramadan terjadi peningkatan konsumsi. Oleh karena itu kami mendorong bahwa tidak mudik tetapi bisa mengirim barang ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya,” jelasnya

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mendorong masyarakat untuk menggunakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima untuk hal konsumtif. Pasalnya, akumulasi THR 2021 baik dari unsur swasta, ASN, maupun TNI/Polri diyakini mencapai nilai hampir Rp150 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 1 persen PDB nasional yang pada 2020 bertengger di kisaran Rp15.000 triliun. Tidak lupa Airlangga mendorong kepada pelaku usaha untuk menunaikan kewajiban pembayaran THR kepada pekerja secara serentak dan tidak dicicil.