Menteri Investasi Jangan Orang Biasa, tapi Harus Pintar Menambang Modal

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyoroti gagasan Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi. 

Selain strategis, Kemeninvest juga sangat vital dalam menjamin ketersediaan modal mengakselarasi pembangunan untuk membangkitkan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakyat Indonesia dari lesunya perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19.

Setidaknya, kata Emrus, ada dua tupoksi Meninvest disisa masa pemerintahan Jokowi diperiode kedua ini. Pertama, kepastian penyediaan modal serta masuknya investasi untuk pengembangan dua sektor pembangunan. Utamanya di 5 Proyek Super Prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lima Proyek Super Prioritas (SP) tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.

"Rencana anggaran yang dikucurkan untuk proyek tersebut tidak tanggung-tanggung besarnya bisa mencapai puluhan triliun Rupiah. Bisakah dana tersebut terpenuhi? Atau mampukah proyek tersebut setelah infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah akan mendatangkan investasi? Masih sebuah tanda tanya besar yang harus dijawab Meninvest, sebelum menerima jabatan tersebut dari Presiden," ujar Emrus dalam keterangannya kepada VOI, Rabu, 21 April.

Untuk urusan PSN sambung Emrus, alokasi anggaran pembangunannya yang tidak sedikit, bisa mencapai ratusan, bahkan boleh jadi lebih besar. 

"Sebelum dan setelah dibangun, mampukah Meninvest mempromosikan proyek-proyek tersebut mendatangkan investasi? Ini harus dijawab ke publik sesaat setelah dilantik Presiden menjadi Meninvest," katanya.

Kedua, lanjutnya, dapat "menambang" modal dengan memodernisasi pasar modal (stock exchange) dan pasar berjangka (future exchange).

Jika ditelisik mendalam, Emrus meyakini, masih banyak persoalan dalam pengelolaan pasar modal di tanah air yang menjadi tantangan berat bagi Meninvest baru untuk diselesaikan.

"Kalau Meninvest baru tidak mempunyai pengalaman mumpuni dalam pasar modal, misalnya, maka akan sangat sulit 'menambang' dana dari publik, baik dari dalam maupun luar negeri," kata Emrus.

Begitu juga halnya dengan pasar berjangka yang pengelolaannya masih memerlukan perhatian sangat-sangat serius dari seorang Meninvest. 

"Pertanyaan kritis, apakah sosok Meninvest baru telah memiliki strategi jitu yang membuat pasar berjangka berkembang pesat dan besar. Sebagai pertanyaan 'menantang' kepada Meninvest, bukankah pasar berjangka Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia?," tanyanya.

Karena itu, menurut Emrus, sosok Meninvest harus orang yang luar biasa. Bisa berpikir dan bertindak out of box, dan harus beda dari menteri biasa-biasa. 

"Jangan yang penting dapat kursi menteri," katanya.

Direktur Lembaga EmrusCorner itu mengingatkan, Meninvest tidak boleh hanya dilihat dari sudut kesuksesan di bidang usaha, memiliki kekayaan tertentu, dan apalagi didorong dengan pencitraan oleh para tim sukses. Tetapi yang paling utama adalah memiliki strategi kepemimpinan, manajemen, komunikasi persuasi menyakinkan semua pemangku kepentingan, tidak hanya kepada para investor dan calon investor. 

Sebab, tambah Emrus, masuknya modal ke tanah air ditentukan oleh sejumlah variabel. Antara lain kepastian hukum dalam berbagai bidang dan terjaminnya hak-hak setiap individu yang ada di negeri kita.

"Kami menyarankan kepada Presiden agar hak prerogatif menetapkan Menteri Investasi melalui proses lelang jabatan dengan membentuk kepanitiaan independen," kata Emrus.