JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan lembaga keuangan internasional memiliki peran sentral dalam sistem tata kelola finansial global. Hal tersebut dinilainya makin relevan dalam memasuki tahun kedua pandemi COVID-19.
Meski demikian, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan ekonomi pada beberapa negara di dunia. Menurut dia, ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.
“Kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia, untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka,” ujar Sri Mulyani saat berbicara pada Komite Pembangunan/Development Committee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, seperti yang dilansir laman resmi, Senin, 12 April.
Menkeu menambahkan, pandemi telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik. G20, Bank Dunia, IMF dan kreditor swasta harus bekerja sama untuk memastikan skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.
“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk mengatasi masalah hutang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat,” tuturnya.
Mengenai pemulihan perekonomian, Menkeu menyambut baik usulan pembangunan yang tangguh dan inklusif sebagai kerangka komprehensif untuk mengintegrasikan pertimbangan pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim.
BACA JUGA:
“Saya ingin menggarisbawahi harapan saya agar Bank Dunia dan IMF dapat melanjutkan dan memperkuat peran pentingnya sebagai mitra yang dapat diandalkan dan mitra pembangunan yang efektif bagi negara-negara anggotanya di saat dibutuhkan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Komite Pembangunan/Development Committee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan.
Komite ini didirikan pada 1974 dan memiliki 25 anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.