Sri Mulyani: Dana APBN Rp17 Triliun per Tahun Dukung Perluasan Infrastruktur Internet di Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp17 triliun per tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2024 mendatang.

Menurut dia, sokongan bujet tersebut bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di Tanah Air, khususnya di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar.

“Ini adalah satu bagian dari rencana selama 5 tahun masa pemerintahan ke depan untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet,” ujarnya secara virtual dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Senin, 5 April.

Menkeu menambahkan, dukungan instrumen fiskal tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan penggunaan teknologi informasi pada 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.000 desa dan kecamatan yang ada saat ini.

“Upaya tersebut merupakan inti dari transformasi yang berkeadilan, yaitu transformasi dengan belanja di bidang infrastruktur secara menyeluruh agar terbangun konektivitas di dalam negeri bagi semua pihak,” tuturnya.

Selain itu, Menkeu juga menyebut transfer dana ke daerah sebesar Rp9 triliun pertahun berperan pula dalam menyiapkan sarana dan prasarana teknologi informasi bagi masyarakat luas.

“Ini adalah bagian penting peran negara dalam menjembatani hubungan antara pusat dan daerah melalui teknologi,” tegasnya.

Tidak hanya berkomitmen soal pengembangan infrastruktur, pemerintah disebut Menkeu juga gencar melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dikatakannya bahwa, penggunaan teknologi tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa dibarengi dengan kemampuan menguasai teknologi itu sendiri.

“Kalau digitalisasi terus didorong tetapi manusianya tidak siap maka akhirnya kita akan didikte oleh sekelompok kecil atau bahkan oleh pihak lain di luar indonesia. Untuk itu persiapan SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi sangat penting,” jelasnya.

Untuk diketahui, momentum pandemi dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan akselerasi penggunaan teknologi informasi dengan me-launching Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.