Realisasi Anggaran IKN Capai Rp2,3 Triliun per 29 Februari 2024

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu Rp39,3 triliun.

“Tahun ini, anggaran IKN di APBN adalah Rp39,3 triliun, dan realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024.

Sri Mulyani mengatakan, total alokasi anggaran untuk IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebanyak Rp71,8 triliun.

"Total belanja IKN dari 2022 sampai 2024 di dalam APBN kita Rp71,8 triliun," katanya.

Menurut Sri Mulyani anggaran yang disiapkan pemerintah pada 2024 sebesar Rp39,3 triliun lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya Rp5,5 triliun dan tahun 2023 sebanyak Rp27 triliun.

Lebih lanjut, adapun realisasi anggaran IKN sebanyak Rp2,3 triliun tahun 2024 ini terdiri dari realisasi klaster infrastruktur sebanyak Rp400 miliar dari pagu sebesar Rp36,4 triliun dan klaster non infrastruktur sebanyak Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun.

Adapun, dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).

Selanjutnya, pembangunan menara rusun aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan, rumah tapak menteri, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, bandara VVIP, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir IKN, serta rehabilitasi hutan dan lahan sekitar IKN.

Kemudian, klaster non infrastruktur seperti perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan, promosi publikasi/sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara APBN 2024 per 15 Maret mencapai Rp470,3 triliun atau setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun atau tumbuh sebesar 18,1 persen secara year on year (yoy).

Adapun, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp141,4 triliun.