Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp11,2 Triliun per Juli 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah terpakai lebih dari Rp11,2 triliun hingga Juli 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ungkapkan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terpakai sebesar Rp11,2 triliun hingga Juli 2024. Atau setara 26,4 persen dari total alokasi anggaran pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

"Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk pagu 2024, yang nilainya Rp42,5 triliun tapi bukan berarti belanjanya nanti hanya tadi Rp11,2 triliun masih akan ada penyerapan biasanya akselerasi untuk pencarian di kuartal III maupun dikuartal terakhir," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, pada Selasa, 13 Agustus.

Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mengungkapkan sudah ada sekitar 108 kontrak pembangunan dengan nilai Rp84,2 triliun.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun.

Dengan rincian realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023 dan Rp42,5 triliun pada 2024.

"Anggaran IKN sudah dialokasikan mulai 2022, dari berbagai macam desain, perencanaan, sampai aktivitas persiapan. Realisasi meningkat sangat tajam di 2023, mencapai Rp27 triliun," ungkapnya.

Sri Mulyani menyampaikan, realisasi untuk realisasi klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun.

Adapun realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita IKN (OIKN).

Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan," jelasnya.

"Kemudian fasilitas air kemarin embung yang kita lihat akan ada 22 embung itu bagi tampungan air dan akan dinaikkan jadi 30 bahkan jadi 60 selain pengendalian banjir juga Pak Prabowo menyampaikan jadi antisipasi karena disekitar hutan kalo sampai terjadi bencana kebakaran hutan kita juga punya persediaan recover air,” tambahannya.

Sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat sebesar Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun.

Adapun anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Kemudian, promosi hingga sosialisasi IKN.

Sri Mulyani menambahkan, anggaran untuk klaster non infrastruktur juga difungsikan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi hingga operasional OIKN.

Selain dari APBN, Sri Mulyani menyampaikan investasi yang sudah masuk sebesar Rp56 triliun.

Investasi ini sudah groundbreaking seperti hotel yang sudah beroperasi

"Jadi ini juga sesuatu tadi yang membutuhkan banyak sekali anggaran selain tentu investasi yang sudah mulai masuk Rp56 triliun yang diumumkan ketua OIKN pak Basuki, dimana Rp4,9 triliun yang kemarin sudah mulai ground breaking, tapi yang lainnya sudah mulai jalan seperti hotel yang sudah beroperasi," katanya.