Pemerintah Klaim Penyaluran Bansos Telah Jangkau 10 Juta Penerima
Ilustrasi antrean bansos. (Angga Nugraha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut telah menyalurkan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak lebih dari 10,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga 22 Maret 2020.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan proses penyaluran bansos tahap selanjutnya dijadwalkan sebelum periode Maret ini berakhir dengan angka penambahan 7 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17,4 juta lebih KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 30 Maret.

Dia menambahkan, sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak 11,7 juta data dari 509 Kabupaten/Kota yang telah diperbaiki dan dipadankan.

“Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran. Saat ini Kemensos juga terus menambah jumlah cakupan sambil memperbaiki kualitas data,” tuturnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan Pemprov serta Pemda Kabupaten/Kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan program Perlindungan Sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi,” sambung Asep.

Sebagai informasi, penyaluran bansos merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan  pemerintah sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM,  Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Total dana bansos yang dianggarkan pemerintah melalui skema perlindungan sosial di APBN 2021 sebesar Rp157,4 triliun. Bujet ini masuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp699,4 triliun.

Adapun, anggaran PEN lainnya menyasar sektor kesehatan Rp176,3 triliun, dukungan bagi UMKM dan koperasi Rp184,8 triliun, program prioritas Rp122,4 triliun, serta insentif dunia usaha Rp58,4 triliun.

Pada periode 2020, anggaran perlindungan sosial tercatat Rp134,1 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp130 triliun.