Badan Gizi Nasional Dapat APBN Rp71 Triliun, Faisal Basri: Ambil dari Kementerian Lembaga Lain

JAKARTA - Ekonom Senior Indef Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun diperoleh dari pagu anggaran sejumlah kementerian atau lembaga (k/l) yang dipotong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025.

Faisal menilai, anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari k/l yang berkaitan dengan makanan, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kementerian Sosial (Kemensos) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sebab, menurut dia, pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya darimana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan, anggarannya nggak ada. Dari utang lagi?," kata Faisal dalam agenda 'Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Jakarta, Rabu, 21 Agustus.

Selain itu, Faisal menilai, pembentukan Badan Gizi Nasional juga akan memotong anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2025 mendatang.

"Jadi, ngambil dari (k/l) yang lain atau relokasi dari IKN," ujarnya.

Sekadar informasi, Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran untuk program kerja tahun 2025 senilai Rp71 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran lembaga yang baru dibentuk itu pun unggul dibandingkan beberapa kementerian/lembaga lainnya.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya lebih sedikit dari Badan Gizi.

Keduanya ialah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mendapat Rp24,8 triliun atau merosot Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.