JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional menjadi perhatian banyak pihak, karena masa baktinya hanya tinggal dua bulan lagi. Pembentukan badan ini tidak bisa dilepaskan dari program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Senin (19/8/2024), Jokowi tidak hanya mengumumkan perombakan atau reshuffle beberapa menteri, tapi juga mengumumkan dua lembaga baru, di antaranya Badan Gizi Nasional. Mengutip laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Badan Gizi Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.
Presiden Jokowi menunjuk dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Mengacu pada Perpres tersebut, tugas utama Badan Gizi Nasional adalah memenuhi gizi nasional.
Belum apa-apa, badan ini sudah dihadapkan pada tantangan besar, juga dengan anggapan bahwa pembentukan ini termasuk upaya ‘bagi-bagi kue’ untuk orang dekat yang mendukung Prabowo-Gibran.
Melunasi Janji Kampanye
Program makan bergizi gratis, yang sebelumnya bernama makan siang gratis, merupakan program unggulan sejak masa kampanye dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Makanya, ketika keduanya berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih perioe 2024-2029, program ini langsung mendapat sorotan.
Sebagian orang skeptis dengan program ini, karena bakal menyedot anggaran yang sangat besar. Tapi kubu Prabowo-Gibran bergeming, dan memastikan program ini digarap serius. Pembentukan Badan Gizi Nasional menjadi salah satu upaya merealisasikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai rencana.
Dadan mengatakan program makan bergizi gratis akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.
"Beliau (Presiden Jokowi-red) inginkan agar Badan Gizi tidak cuma melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024) dilansir dari Antara.
Untuk program makan bergizi gratis ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025. Uji coba program makan bergizi gratis juga terus dilakukan di sekolah-sekolah berbagai daerah sebagai evaluasi kesiapan program.
Dengan keberadaan Badan Gizi Nasional dan uji coba makan bergizi gratis, besar harapan publik agar program ini mampu melunasi janji kampanye, yaitu pemenuhan gizi nasional.
Terlepas dari keraguan masyarakat mengenai program makan bergizi gratis, program ini sebenarnya memiliki sisi baik dan buruk.
Prabowo ingin memastikan para siswa menerima paling tidak menerima satu kali makan bergizi dalam sehari. Secara umum, kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak dan kesehatan mereka secara menyeluruh. Dengan mengurangi kelaparan, program ini diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kekuragan gizi dan stunting di kalangan anak-anak.
BACA JUGA:
Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Indonesia mengalami penurunan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Tapi angka itu masih jauh dari target pemerintah yang ingin berada di angka 14 persen tahun ini. Sementara standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) prevalensi stunting seharusnya kurang dari 20 persen.
Dengan memperoleh asupan pangan yang baik, kemungkinan anak tumbuh baik secara fisik dan berhasil secara akademis lebih besar.
Selain itu, program ini juga membantu memastikan bahwa semua siswa dapat memperoleh akses ke pangan bergizi. Menu yang sama bagi semua dalam satu sekolah juga mendorong kesetaraan dari latar belakang berbeda.
Tantangan Menyelesaikan Masalah Gizi
Tapi program makan bergizi gratis memiliki tantangan besar, di antara yang paling sering dibahas adalah soal anggaran yang jumbo, serta bagaimana pendistribusian makanan.
Tantangan lain bagi Badan Gizi Nasional adalah kelangkaan pangan yang masih terjadi di beberapa daerah. Selain itu, masalah kualitas pangan yang aman dan bergizi juga masih belum merata.
Eliza Mardian dari Center of Reform on Economic (CORE) mengatakan, Badan Gizi Nasional memiliki tantangan bagaimana memanfaatkan anggaran Rp71 triliun secara efektif dan bermanfaat. Ia berharap program ini tidak sekadar memenuhi gizi, tapi juga menjadi sarana mencapai diversifikasi pangan.
Program-program Badan Gizi Nasional harus dapat mempromosikan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal, sehingga meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.
“Penggunaan jagung, sorgum, singkong, dan protein alternatif seperti ikan atau ayam lokal dapat mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus mendorong kemandirian pangan nasional,” kata Eliza.
Karena itulah, Eliza mengingatkan masalah pemenuhan gizi tidak hanya terkait sektor gizi semata, tapi juga bersinggungan dengan sektor pertanian dan pendidikan. Badan Gizi Nasional diharap dapat menjadi fasilitator koordinasi yang lebih baik dari kementerian atau lembaga terkait.
“Jika Badan Gizi Nasional merencanakan program peningkatan gizi namun tidak didukung sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangannya, ya peningkatan gizi sesuai konteks lokal ini tidak akan tercapai. Maka dari itu dibutuhkan strategi komprehensif dan semua kementerian atau lembaga memiliki tujuan yang sama,” pesan Eliza.
Sementara itu, Associate Professor Public Health Monash University Indonesia, Grace Wangge berharap Badan Gizi Nasional tidak bisa diintervensi oknum industri yang jahat, terutama yang memaksakan produk tinggi gula-garam-lemak (GGL). Grace menjelaskan, produk pangan tinggi GGL tidak hanya merusak pola makan, tapi juga menganggu kesehatan anak di masa mendatang.
Tudingan Bagi-bagi Jabatan
Pembentukan Badan Gizi Nasional juga menjadi perhatian Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Ia meramalkan adaptasi Badan Gizi Nasional akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa berjalan efektif. Waktu empat bulan, dituturkan Huda, sangat pendek untuk mempersiapkan organisasi sekaligus program yang berjalan pada awal 2025.
“Anggaran Rp71 triliun merupakan anggaran yang besar dan Badan Gizi Nasional mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan program makan bergizi gratis,” ujar Huda kepada VOI.
“Saya rasa tidak elok untuk mengambil anggaran dari Rp71 triliun untuk operasional badan. Harusnya di luar itu. Atau paling mudah adalah mencabut direkotrat gizi di Kementerian Kesehatan agar program tersebut bisa langsung running karena sudah terbentuk pola kerjanya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, menurut penilaian Nailul Huda, pembentukan Badan Gizi Nasional juga menjadi ajang bagi-bagi jabatan, mengingat Dadan tidak lain adalah tim Prabowo-Gibran pada Pilpres kemarin.
Sebelum ini, muncul tudingan bahwa Presiden Jokowi bagi-bagi jabatan kepada orang dekat dan para pendukung Prabowo-Gibran. Ini lantaran sejumlah nama di jajaran tim Prabowo-Gibran menerima posisi strategis seperti Felicitas Tallulembang, politisi Partai NasDem yang diangkat menjadi komisaris Bank Syariah Indonesia pada Mei lalu, sampai politikus PSI Grace Natalie yang ditunjuk sebagai staf khusus presiden sekaligus komisaris MIND ID.
Selain itu, karena pembentukan Badan Gizi Nasional hanya termaktub dalam Perpres, badan tersebut berpotensi dibubarkan sewaktu-waktu.
“Saya rasa jika tidak efektif lebih baik dibubarkan saja badan gizi nasional. Program makan bergizi gratis diserahkan ke Kementerian Sosial dan dijadikan program bansos,” usul Huda.
