JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan kajian terkait program makan siang gratis yang jadi unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Anggaran yang fantastis jadi alasan mereka untuk ikut turun tangan.
“Kami lihat program itu apalagi anggarannya lumayan cukup besar dan untuk kepentingan masyarakat. Tentu saja kami akan menyampaikannya sebagai salah satu yang bisa menjadi materi kajian,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei.
Nawawi mengatakan sudah banyak program pemerintah yang dikaji lembaganya sebagai upaya monitoring. Di antaranya bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang tidak mampu.
“Kami ingin menyampaikan dari enam tugas pokok KPK, salah satunya adalah monitoring dalam sistem penyelenggaraan negara. Apa itu? KPK melakukan kajian-kajian terhadap segala kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat banyak misalnya bansos, kartu prakerja,” tegasnya.
Kajian tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah dalam bentuk rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi. “Kaitannya dengan makan siang gratis kalau nanti sudah, sudah program itu sudah jalan baru kita bicarakan,” ungkap Nawawi.
“Jadi barangkali ada waktunya kita bicarakan,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sedang menyiapkan integrasi rancangan program kerja pada masa transisi program yang diusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah makan siang gratis yang jadi janji kampanye pasangan terpilih periode 2024-2029 itu.
“Semua program itu, termasuk makan siang, dimasukkan di sana tentu ditimang menurut mekanisme rencana kerja pemerintah berdasarkan Undang-Undang," jelas Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senin, 6 Mei.
Menurut Suharso, program makan siang gratis telah masuk dalam kajian pihaknya. Di antaranya, memperhitungkan kemampuan anggaran pemerintah dalam merealisasikan program tersebut.
Suharso menyampaikan hal yang pertama ditekankan dalam kajian adalah target penerima program makan siang dan memastikan bahwa program ini dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Lalu, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi pelaksanaanya.
Kemudian standar gizi pelaksanaan program tersebut juga jadi perhatian. Salah satunya, berapa banyak kalori yang harus tersedia dalam makan siang gratis yang akan dibagikan agar perbaikan gizi bisa terjadi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak mau banyak bicara soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Katanya, pembahasan anggarannya lebih penting dilakukan lebih dulu.
Hal ini disampaikan Airlangga saat disinggung soal kementerian yang akan jadi penanggungjawab program tersebut.
“Yang penting dibahas di APBN dulu,” kata Airlangga singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 11 Mei.
