Menko Pangan: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Hanya Cukup sampai Juni

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai dengan Juni 2025.

Anggaran tersebut belum mencakup semua anak di Indonesia.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto telah resmi dimulai pada Senin, 6 Januari lalu.

Namun, implementasinya secara bertahap dilakukan di 26 provinsi terlebih dahulu.

Adapun target program MBG tahap awal ini menyasar 3 juta orang. Sementara, sasaran penerima MBG adalah balita, santi, siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Sekarang (anggaran MBG) Rp71 triliun, sampai Juni (2025),” katanya dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, dilansir dari YouTube Kominfo MMC, Selasa, 7 Januari.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkap bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana untuk meminta tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun di bulan Juni mendatang.

“Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) sedang berusaha kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp210 triliun,” ujar Zulhas.

Zulhas juga memproyeksi anggaran untuk MBG sendiri bisa tembus Rp420 triliun untuk periode Januari hingga Desember. Anggaran itu untuk memenuhi bahan baku dari program tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan bahwa proyeksi tingginya anggaran tersebut karena kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan seiring dengan bejalannya program tersebut.

“Tetapi kalau full Januari sampai Desember kira-kira lebih dari Rp420 triliun-an lebih,” katanya.

Jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, sambung Zulhas, maka belanja bahan baku akan semakin tinggi.

Menurut dia, dengan mencapai target swasembada pangan, maka pengeluaran anggaran dapat ditekan terutama untuk impor.

“Kalau sekarang kita nggak kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, impor kita berapa tahu enggak? Malu kita ini, sudah ketinggalan jauh dari Thailand, Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Soeharto, pertanian kita dibangun, tetapi tidak prioritas,” tuturnya.