JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai rencana anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran masih masuk akal.
Menurut Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, anggaran tersebut pasti sudah disusun sedemikian rupa oleh presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dan menyesuaikan dengan fiskal Indonesia.
“Makan bergizi gratis, kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih, sebesar Rp71 T sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja,” ujar Said kepada wartawan, Selasa, 25 Juni..
“Karena apa, karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” sambung Said.
Said menjelaskan, Banggar DPR menyetujui pemerintah ke depan bisa leluasa dalam menggunakan anggaran sesuai dengan visi misinya. Nantinya, kata Said, tinggal menjadi kewenangan kementerian yang menanganinya.
“Karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi, ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai dengan visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih. Sehingga di APBN 2025 nanti di dalam nota keuangan pengantar Bapak Presiden (Jokowi) tanggal 16 Agustus, Rp71 T itu sudah masuk di dalam belanja pusat,” jelas Said.
“Persoalannya tinggal kementerian mana apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” tambahnya.
Karena itu, Said menilai, anggara. Rp71 triliun tersebut masih masuk akal dan tidak mengganggu kebijakan fiskal Tanah Air.
“Rp71 triliun karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun di situ sudah ada bantuan sosial ada subsidi dan kompensasi, hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 T, dan ini mencapai Rp570 T menurut saya masih make sanse dan tidak mengganggu fiskal kita,” pungkas Said.
BACA JUGA:
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi dan pemerintahan baru Prabowo-Gibran telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis mencapai Rp71 triliun untuk tahun 2025.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dalam agenda konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Pada prinsipnya beliau (Presiden terpilih) telah menyetujui, termasuk dengan hubungan program-program unggulan dan salah satunya makan bergizi gratis yang sudah dialokasikan alam anggaran RAPBN 2025 seitar Rp 71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan teknis lainnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin, 24 Juni.