APBN 2024 Defisit 2,29 Persen, Ekonom Ungkap Pemerintah Punya PR Tingkatkan Penerimaan Negara

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 alami defisit sebesar Rp507,8 triliun atau sebesar 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi ini setara 97,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun.

Meski demikian, defisit pada 2024 sebesar 2,29 persen terhadap PDB lebih besar jika dibandingkan dengan defisit pada tahun 2023 sebesar 1,67 persen.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, faktor utama yang menyebabkan defisit APBN 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan 2023 adalah normalisasi harga komoditas.

Menurut Yusuf pada 2023 kenaikan harga komoditas memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, sedangkan pada 2024, harga beberapa komoditas telah kembali ke tingkat normal, yang memengaruhi pertumbuhan penerimaan terutama dari sektor pajak.

Selain itu, Yusuf menyampaikan pada 2024 pemerintah juga menyelenggarakan pilpres, pileg pilkada serentak, serta program besar seperti belanja infrastruktur yang membuat belanja pemerintah meningkat.

"Kalau kita perhatikan di tahun lalu pemerintah juga menyelenggarakan tahun politik sehingga terjadi peningkatan belanja yang relatif lebih tinggi dibandingkan posisi belanja di 2023 lalu," ujarnya dalam keterangannya, Selasa, 7 Januari.

Dari sisi penerimaan, Yusuf menyampaikan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan rasio pajak.

Menurutnya beberapa program, seperti implementasi core tax administration dan reformasi perpajakan, perlu dipantau secara terus-menerus agar kinerja penerimaan bisa seimbang dengan realisasi belanja yang meningkat imbas dari beberapa program di pemerintahan baru.

Terkait program-program baru, Yusuf menyampaikan seperti pemberian makan bergizi gratis, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar program tersebut dapat mencapai tujuan optimal dan anggaran yang dialokasikan tepat sasaran.

"Terutama dari program-program baru seperti program makan bergizi gratis agar tujuan dari program ini bisa tercapai secara optimal dan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN untuk program ini juga bisa memenuhi target yang memang ingin disasar oleh pemerintah," jelasnya.

Selain itu, Yusuf menyampaikan APBN 2025 juga harus dapat mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konflik di Timur Tengah dan kebijakan internasional, termasuk potensi dampak dari kebijakan Presiden Trump yang terpilih kembali.

Semua hal ini akan memengaruhi perekonomian global dan APBN Indonesia.