BI Komitmen Bantu Pemerintah Wujudkan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Hijau

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berkomitmen membantu pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan hijau sebagai salah satu kebijakan instansi tersebut.

"Kebijakan kami tidak hanya mencakup sistem moneter, memelihara stabilitas sistem pembayaran maupun menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga berperan membantu pertumbuhan ekonomi inklusif dan hijau," kata Deputi Gubernur BI Aida S Budiman dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tengah, di Palu, dikutip dari Antara, Rabu 24 Juli.

Ia menjelaskan guna melaksanakan tugas tersebut pihaknya rutin melaksanakan pertemuan Dewan Gubernur setiap bulan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut BI pada triwulan 1 tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dengan presentasi 5,11 persen, indikator-indikator penunjang terkini sesuai dengan proyeksi otoritas tersebut di angka 4,7 sampai 5,5 persen.

"Inflasi juga baik di angka 2,5 plus minus 1 persen, angka ini masuk dalam target meskipun nanti diproyeksikan pada akhir tahun inflasi nasional lebih kurang pada titik tengah lebih sedikit, tetapi masih dalam target," ujarnya.

Ia mengemukakan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kestabilan inflasi dalam negeri tidak terlepas dari peran semua pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di sisi lain, kata dia, secara eksternal cadangan devisa negara 120,2 miliar dolar AS, angka ini cukup untuk enam bulan impor dan rata-rata pasar cukup tiga bulan ke depan.

"Kemudian stabilitas keuangan juga sangat terjaga baik dari sisi likuiditas, ketahanan perbankan, termasuk kredit, ini yang menjadi arahan Dewan Gubernur kepada pimpinan-pimpinan di KPwBI di 46 daerah membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi," ucap Aida.

Ia menabahkan kebijakan BI juga menginstruksikan kepada masing-masing kepala PKwBI di daerah melaksanakan tiga hal prioritas yakni merumuskan dan melaksanakan ekonomi daerah, kemudian melaksanakan pengawasan sistem pembayaran serta secara khusus membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Pimpinan-pimpinan PKwBI diarahkan oleh Dewan Gubernur untuk bisa menjadi penasehat ekonomi di pemerintah daerah (pemda), kami berharap kolaborasi ini dapat terlaksana dengan baik sehingga ketahanan ekonomi daerah semakin mantap," tutur Aida.