Bagikan:

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun.

Usulan ini disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu 10 Juli.

Darmawan mengatakan, PNM ini akan dialokasikan untuk program listrik desa di tahun 2025 dengan target mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen pada tahun 2027.

"Ini targetnya adalah 192 kabupaten, 545 kecamatan, 1092 desa dengan 85.000 pelanggan. Kapasitas nanti ada sebagian di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami membangun juga pembangkit listrik berbasis tenaga surya 19.877 kWp," ujar Darmawan dalam RDP di Jakarta, Rabu, 10 Juli.

Darmawan menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyusun peta jalan atau roadmap listrik desa untuk mencakup 35 provinsi, 192 kabupaten, 548 kecamatan dan 1092 desa.

"Tentu saja dalam hal ini kami mengubah sistem yang dulunya berbasis manual menjadi basis digital spasial sehingga penghitungan bagaimana kita menyambungnya menjadi lebih akurat," beber Darmawan.

Lebih jauh ia mengatakan, PLN telah merencanakan roadmap untuk mencapai target 100 persen di tahun 20224, namun alokasi PLN yang tidak didapatkan pada tahun 2023 dan 2024 membuat target RDB 100 persen mundur ke tahun 2027.

Untuk itu, pada proram listrik desa tahun 2024 PLN menggelontorkan dana sebesar Rp1,47 triliun yang berasal dari kas PLN untuk melistriki 149 desa yang terdiri dari 20.428 pelanggan

Investasi ini dibutuhkan PLN karena investasi pembangunan infrastruktur wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan daerah non-3T.

"Kami hitung dengan rate of return dari program lisdes 2-3 persen sehingga investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan di daerah non 3T rerata sekitar Rp2-2,5 jta per pelanggan," beber Darmawan.

Dia merinci, untuk daerah 3T di regional Jawa dan Bali membutuhkan investasi sebesar Rp18,5 juta per perlanggan.

Sementara regional Sumatera dan Kalimantan rerata membutuhkan investasi sebesar Rp38.7 juta per pelanggan dan regional Sulawesi, Maluku dan Papua senilai Rp35,3 juta per pelanggan.

"Untuk itu PLN ajukan PMN 2025 dalam rangka pembangunan listrik menuju rasio elektrifikasi 100 persen," pungkas Darmawan.